Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Jokowi di Solo Berniat Jadi Parpol

Kompas.com - 01/02/2015, 19:47 WIB

SOLO, KOMPAS.com- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) Solo Sugeng Setyadi mengatakan organisasi yang dipimpinnya siap berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki. Hanya saja, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari Dewan Pembina yang juga Presiden RI, Joko Widodo.

Projo akan tetap konsisten dalam mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya habis, kata Sugeng Setyadi di sela-sela pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Solo di Joglo Sriwedari, Solo, Minggu (1/2/2015).

"Ya kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke Parpol, kami siap juga tidak ada masalah," katanya.

Ia mengatakan baginya, apapun keputusan yang diambil Projo, harus dikomunikasikan dengan mantan Wali Kota Surakarta itu. Termasuk adanya instruksi dari pimpinan pusat untuk melakukan rekrutmen dan pembekalan bagi pengurus Projo hingga tingkat PAC atau kecamatan.

Dikatakan, Projo Solo lahir pada 16 November 2014. Di usianya yang baru dua bulanan, Projo sudah memiliki sekitar 300-an anggota. "Kita kumpulkan dan beri pembekalan kepada kader-kader. Nah, kemarin yang ikut pembekalan, kami seleksi untuk menjadi pengurus PAC. Kepengurusan di tingkat kecamatan terdiri atas tujuh orang," katanya.

Meski demikian, Projo menyatakan tidak menutup mata dalam memberikan kritik bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Salah satunya saat Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Di internal sudah kami rapatkan dan hasilnya memang kami mengkritisi kebijakan Jokowi," tegasnya.

Kritik tersebut, lanjut dia, merupakan penyeimbang bagi pemerintahan Jokowi-JK. Namun, secara umum pihaknya menyatakan siap berada di barisan terdepan dalam mendukung Jokowi.

Disinggung mengenai isu penarikan dukungan dari partai koalisi, Sugeng menegaskan Projo Solo tidak akan pernah meninggalkan Presiden ketujuh itu. "Kami siap dan sampai kapan pun berada di belakang Pak Jokowi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com