Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jokowi Tak Sedetik Pun Memikirkan Wacana Bentuk Partai Baru

Kompas.com - 03/02/2015, 16:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, wacana pembentukan partai baru untuk Presiden Joko Widodo oleh ormas Projo terlalu terburu-buru. Dia mencurigai, pembentukan partai tersebut sebagai proyek besar untuk memisahkan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

"Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDI-P mendikte Jokowi," kata Hasto dalam keterangan pers, Selasa (3/2/2015) siang.

Hasto mengatakan, PDI-P akan tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan hingga jabatan Jokowi bersama Jusuf Kalla berakhir pada 2019. Selama ini, tegas dia, PDI-P tidak pernah sekali pun berupaya menekan Jokowi.

"Mereka yang mengkritik bahwa PDI-P menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih empat kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," ucapnya.

Dia menambahkan, figur seperti Jokowi atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDI-P melalui pilkada. Uniknya, kata dia, Jokowi jadi figur yang berlanjut ke pilpres.

"Kader PDI-P di akar rumput tak perlu gelisah atas wacana ini. PDI-P sangat meyakini Jokowi adalah kader PDI-P yang tak sedetik pun memikirkan wacana membentuk partai baru. Jokowi tidak akan goyah dengan adanya kelompok yang mengembuskan Jokowi butuh partai," paparnya.

Terkait pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Hasto juga mengaku tak terlalu mengkhawatirkannya. Hasto mengatakan, Jokowi adalah kader PDI-P yang menjadi pemimpin nasional sehingga kini milik seluruh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, PDI-P juga tidak mengkhawatirkan jika Jokowi melakukan dialog dengan tokoh-tokoh partai lain, termasuk yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sudah sepantasnya Presiden Jokowi dalam kapasitas sebagai pemimpin nasional melakukan hal itu. 

"Namun, mengembuskan isu atau wacana Jokowi tidak merasa betah karena didikte PDI-P adalah hal yang serampangan dan mengada-ada," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) Solo Sugeng Setyadi mengatakan, organisasi yang dipimpinnya siap berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki.

Hanya, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari dewan pembina yang juga Presiden RI, Joko Widodo. (Baca: Relawan Jokowi di Solo Berniat Jadi Parpol)

"Ya kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke parpol, kami siap juga tidak ada masalah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com