Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-41 Jokowi-JK: Pollycarpus Bebas

Kompas.com - 29/01/2015, 16:15 WIB
Heru Margianto

Penulis

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana pembunuh aktivis hak asasi manusia, Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto, bebas. Ia meninggalkan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada hari ke-41 pemerintahan Jokowi-JK, Sabtu (29/11/2014). Mantan pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara. (Baca: Pollycarpus Bisa Meninggalkan Lapas Sukamiskin Hari Ini).

Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), Choirul Anam, menilai, pembebasan Pollycarpus sebagai "kado pertama" Jokowi bagi penegakan HAM di Indonesia.
"Kasum meminta Jokowi untuk mengevalusi pembebasan bersyarat tersebut, membatalkannya, dan menghentikan semua proses pemberian remisi untuk ke depannya. Langkah Jokowi harusnya membuka kembali kasus Munir, bukan malah memberikan pembebasan bersyarat kepada Polly," kata Anam. (Baca: Jokowi Diminta Batalkan Pembebasan Bersyarat Pollycarpus).

Titik terang perdamaian Golkar

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono beberapa waktu lalu

Pada hari ini, Partai Golkar yang dilanda konflik internal menemukan titik terang perdamaian setelah kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono bertemu. Aburizal bersedia melaksanakan munas pada 2015. Kubu Agung Laksono pun menyatakan bersedia membubarkan Tim Penyelamat Partai Golkar jika munas digelar tahun 2015.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, persoalan yang tersisa adalah menentukan bulan apa yang bisa disepakati kedua kubu untuk menyelenggarakan munas pada 2015. (Baca: Akbar Tandjung: Ada Titik Terang Perdamaian di Partai Golkar).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com