Hari 18 Jokowi-JK: Pro Kontra Kenaikan Harga BBM Menguat

Dalam kunjungannya ke Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah masih menimbang soal kemungkinan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.[Baca: Kenaikan Harga BBM Masih Dikalkulasi]  

"Itu akan kami sampaikan setelah semua dikalkulasi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Namun, dia kembali memastikan bahwa pemerintah belum menyimpulkan bahwa harga BBM bersubsidi akan naik. "Kami belum putuskan sampai detik ini," kata dia.

Wacana ini pun mengundang pendapat beragam. Ada yang setuju harga BBM dinaikkan dengan catatan subsidi dialihkan secara tepat. Sementara, yang menolak, mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengkritik rencana pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Ibas, pengurangan subsidi BBM tidak masuk akal dilakukan saat ini karena harga minyak dunia terus turun sampai ke kisaran 80 dollar AS per barrel. [Baca: Ibas: Buat Apa Pengurangan Subsidi BBM?]

"Bahwa kalau memang kondisi saat ini dalam keadaan stabil atau (harga minyak) lebih rendah, ya buat apa melakukan pengurangan subsidi?" kata Ibas, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu melanjutkan, laju ekonomi Indonesia saat ini memang cenderung melambat. Penyebabnya di antaranya karena hiruk pikuk pemilihan umum dan pembentukan kabinet pemerintahan yang baru.

Namun, untuk menyikapinya, kata Ibas, tidak ada alasan bagi pemerintah menaikkan harga BBM saat ini. Kalaupun harus dinaikkan, maka putra Susilo Bambang Yudhoyono itu meminta pemerintah memberi penjelasan secara detail kepada DPR.

"Jangan sampai membuat masyarakat semakin sulit. Belum lagi nanti ada relasi dengan yang lainnya. Saya tidak mau kenaikan harga BBM, tapi tidak dipikirkan kemungkinan lain," ujarnya.

Jangan mengulang lagu lama

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan Jokowi sebelum menaikkan harga BBM. Pertama, Jokowi harus memastikan persiapan perlindungan sosial untuk meredam dampak dari naiknya harga BBM.

"Sistem perlindungan sosial yang dibangun tidak hanya akurat, tetapi juga efektif dan terintegrasi. Harus betul-betul meyakinkan, tidak sekadar lagu lama yang dinyanyikan kembali," kata Ari.

Kedua, kata Ari, Jokowi juga perlu menjamin adanya upaya mencapai kedaulatan energi yang konkret. Caranya dapat ditempuh dengan memberantas mafia migas dan mengelola sumber daya energi sepenuhnya untuk kepentingan nasional.

"Kedaulatan energi itu harus dipastikan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan mafia impor, mafia migas," ujarnya.

Ketiga, Ari menyarankan Jokowi melakukan politik energi yang lebih luas. Harus ada keberanian dari pemerintah mengalihkan penggunaan BBM ke energi alternatif lainnya, misalnya gas. Di posisi ini, perlu kepiawaian pemerintah memberi pemahaman secara komprehensif dan tidak sepotong-sepotong kepada publik.

"Selama ini, penjelasan pemerintah tidak pernah utuh. Harga BBM naik untuk menghindari defisit anggaran. Harusnya dijelaskan lebih komprehensif," ujarnya.[Baca: Presiden Harus Harus Hati-hati Naikkan harga BBM, Jangan Lagu Lama yang Dinyanyikan Kembali]