Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Meningkat, Kepercayaan Publik kepada Jokowi Diperkirakan Bakal Turun

Kompas.com - 28/01/2015, 20:02 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian yang dilakukan lembaga survei Indopolling Network menunjukan tingkat kepercayaan publik pada Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi sebelum adanya kisruh antara KPK dan Polri. Namun, tingkat kepercayaan publik tersebut, saat ini diperkirakan bakal berubah.

Dalam rilis yang dikeluarkan Indopolling mengenai survei yang dilakukan pada Desember 2014, diketahui tingkat kepercayaan publik terhadap keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan program Nawacita mencapai kurang dari 60 persen.

"Sebanyak 60 persen itu tinggi sekali untuk tingkat kepercayaan publik. Kalau sekarang angka tersebut bisa saja berubah. Tetapi, itu menunjukan Jokowi punya modal kepercayaan publik yang tinggi," ujar pengamat politik Gun Gun Heryanto, saat ditemui di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

Mengenai survei, Gun Gun mengatakan, ada dua hal yang menjadi indikator. Dua hal tersebut yaitu soal waktu dan soal isu. Pada bulan Desember, sebut Gun Gun, mungkin masih ada euforia kemenangan pemilu oleh publik. Meski demikian, masalah persepsi adalah hal yang dinamis. Gun Gun mengatakan, sangat mungkin masih ada public trust setelah Jokowi berhasil memenangkan pemilu.

Hal kedua, terkait isu, Gun Gun mengatakan, kemungkinan besar pada bulan Desember, situasi politik masih landai. Setidaknya, hanya ada isu penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi pembahasan. Namun, saat ini, Jokowi sedang menghadapi isu besar, dalam polemik antara KPK dan Polri.

"Hasil survei ini mengkonfirmasi adanya kepercayaan publik di awal pemerintahan. Tetapi, bisa saja mengalami penurunan karena isu strategis terkait penanganan yang melibatkan KPK dan Polri," kata Gun Gun.

Meski demikian, Gun Gun mengatakan, kalau Jokowi mampu meredam polemik tersebut dengan tindakan konkret, Jokowi bisa memperbaiki kepercayaan publik seperti di awal pemerintahan. Dalam hal ini, Jokowi juga dituntut keluar dari tekanan internal, dan mendahulukan hal rasional, dalam mengambil keputusan yang beresiko.

Survei yang dilakukan lembaga Indopolling pada 1-9 Desember 2014, melibatkan 1100 responden. Pengumpulan data menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat sampling error lebih kurang 3 persen.

Berikut rincian hasil survei yang dilakukan Indopolling terhadap program Nawacita Jokowi-JK:

1. Memberantas pencurian hutan, perikanan, dan pembalakan liar sebanyak 59,8 persen.

2. Melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 58,8 persen.

3. Memberantas mafia peradilan sebanyak 57,7 persen.

4. Membangun kawasan Timur Indonesia sebanyak 56,0 persen.

5. Mewujudkan Polri yang profesional sebanyak 54,5 persen.

6. Mewujudkan kedaulautan energi sebanyak 52,6 persen.

7. Mewujudkan kedaulautan keuangan sebanyak 52,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com