Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-10 Jokowi-JK: "Blusukan" Perdana dan Kasus Hukum Pertama Jokowi

Kompas.com - 28/01/2015, 12:45 WIB
Bayu Galih

Penulis

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya melakukan blusukan ke daerah pada hari ke-10 pemerintahannya berjalan, Rabu (29/10/2014). Selain itu, ini juga menjadi pertama kalinya Jokowi menaiki pesawat kepresidenan.

Tujuan penerbangan "perdana" Presiden ini adalah Sumatera Utara. Jokowi menyerahkan bantuan untuk para korban letusan Gunung Sinabung. Ada dalam rombongan Jokowi antara lain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (Baca: Ke Sinabung, Kali Pertama Jokowi Naiki Pesawat Kepresidenan)

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Jokowi memerintahkan agar mempercepat relokasi korban letusan Sinabung. Salah satunya adalah dengan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mempercepat izin lahan relokasi seluas 450 hektar di Kacinambun Puncak 2000 dan akses jalan menuju lokasi hutan sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter. (Baca: Ini Instruksi Presiden Jokowi soal Penanganan Korban Erupsi Sinabung)

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali melakukan komunikasi politik. Kali ini, JK bertemu dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais. Menurut Amien, pemerintahan Jokowi-Kalla perlu mendapat kesempatan untuk menjalankan program-programnya sesuai dengan visi misi mereka. Ini termasuk rencana menaikkan kenaikan harga BBM bersubsidi. (Baca: Bertemu JK, Amien Rais Dukung Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi)

Di luar kinerja kabinet, Jokowi menghadapi ujian pertamanya di kasus hukum. Adalah pemuda berinisial MA yang ditahan polisi atas tuduhan penghinaan kepada Jokowi. MA menyunting gambar wajah Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke dalam sebuah gambar porno. (Baca: MA Diduga Edit dan Sebarkan Foto Porno Bergambar Mega dan Jokowi)

Mabes Polri menyatakan bahwa Jokowi telah dimintai keterangannya terkait kasus dugaan penghinaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial MA melalui jejaring sosial Facebook. Jokowi sudah meminta keterangan sebelum dilantik sebagai presiden. (Baca: Polri Pastikan Jokowi Sudah Dimintai Keterangan Terkait Dugaan Penghinaan di Facebook)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com