Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Bantah Polemik KPK untuk Amankan Megawati

Kompas.com - 27/01/2015, 20:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon membantah bahwa PDI Perjuangan tengah berupaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga menyangkal ada usaha dari PDI-P untuk melindungi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Tidak ada kaitannya. Buktinya semua saksi sudah dimintai keterangan," kata Effendi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Anggota Komisi I DPR RI itu, mengatakan, Megawati tak melakukan kesalahan saat mengeksekusi kebijakan terkait BLBI. Keputusan yang diambil Megawati, kata dia, merupakan lanjutan dari proses yang telah berjalan sejak rezim Orde Baru.

"Kedudukan Megawati saat itu adalah mandataris dari MPR. Proses BLBI itu proses lanjutan, sehingga sebagai mandataris, itu beliau hanya melanjutkan. Jadi kita tidak berpikir ada sesuatu yang salah dari situ," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Effendi menanggapi tudingan dari pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Igor menduga, PDI-P berupaya mengkriminalisasi KPK untuk mengamankan Megawati dari kasus BLBI yang tengah diusut KPK.

Menurut Effendi, KPK harus menerima kritik sebagai pelecut untuk bekerja lebih baik. Ia memastikan PDI-P tetap mendukung pemberantasan korupsi dan akan memberikan kritik konstruktif kepada Komisioner KPK yang menjalankan agenda pribadi dengan memanfaatkan jabatannya.

"Kita kritik KPK kan bukan lembaganya, yang kita kritik orangnya," kata Effendi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com