Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Boro-boro "Bersihkan Orang SBY", Jokowi Sudah Pusing Urus Ekonomi

Kompas.com - 21/01/2015, 20:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, tak ada upaya pemerintahan saat ini untuk "membersihkan" orang-orang kepercayaan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Luhut, Jokowi sudah cukup direpotkan untuk mengurus masalah ekonomi sehingga tidak mungkin memikirkan cara itu.

"Kalau soal itu, Pak Jokowi enggak pernah terpikir yang begitu. Boro-boro mikir begitu, ngurus ekonomi saja beliau sudah pusing," kata Luhut saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (21/1/2015).

Mantan Duta Besar RI di Singapura itu menilai, upaya "pembersihan" itu hanya akan membuang banyak waktu Jokowi sehingga dia meyakini Jokowi tidak akan pernah memiliki pemikiran seperti itu.

"Pak Jokowi ndak ada pikir ke situ. Saya pikir Pak Jokowi itu fokus untuk penyelesaian tugas pokok dia sebagai presiden," ucap Luhut.

Sebelumnya, SBY mengaku menerima informasi adanya upaya pembersihan orang-orang kepercayaannya di pemerintahan, terutama di TNI/Polri. Pernyataan SBY ini keluar setelah Presiden Jokowi memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kapolri.

Namun, Presiden Joko Widodo membantah pernyataan SBY dalam akun Facebook-nya. (Baca: Jokowi: Tidak Ada "Pembersihan Orang-orang Bapak SBY")

"Tidak ada itu istilah 'Pembersihan orang-orang Bapak SBY'. Kita tidak sedang mengalami
'Patahan Politik', juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan," tulis Jokowi.

Jokowi mengatakan, kebijakan yang kurang baik dari pemerintahan sebelumnya akan diperbaiki, sementara yang baik akan ditingkatkan. "Kalau pun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan, itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com