Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lanud Iskandar, Landasan TNI AU Terluas nan Bersejarah yang Tak Banyak Dikenal

Kompas.com - 10/01/2015, 06:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

PANGKALAN BUN, KOMPAS.com - Sepekan terakhir, aktivitas di Landasan Udara Iskandar begitu padat. Puluhan helikopter milik TNI Angkatan Udara, Polri, Badan SAR Nasional, bahkan Seahawk milik Amerika Serikat mendarat di lanud ini. Tidak hanya itu, pesawat Hercules C-130, CN-295 TNI AU hingga pesawat amfibi BE-200 milik Rusia juga ikut mendarat.

Peningkatan aktivitas di Lanud Iskandar tidak terlepas dari peristiwa kecelakaan yang menimpa pesawat AirAsia QZ8501. Pesawat yang mengangkut 155 penumpang dan tujuh kru itu, dilaporkan hilang di Selat Karimata sejak 28 Desember 2014 lalu. Sejak saat itu, Lanud Iskandar dijadikan posko utama pencarian korban dan pesawat AirAsia QZ8501.

Sebenarnya, tak banyak yang tahu dengan keberadaan Lanud Iskandar ini. Bahkan, belum tentu semua anggota TNI mengetahui keberadaan lanud yang berada di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Padahal, lanud ini adalah milik TNI Angkatan Udara.

"Jangankan publik dan media, bahkan tidak semua anggota TNI tahu Lanud Iskandar ini," kata Danlanud Iskandar Letkol Pnb Johnson Simatupang di Lanud Iskandar, Jumat (9/1/2015).

Johnson mengatakan, Lanud Iskandar sebenarnya merupakan lanud terluas di Indonesia. Luasnya yang mencapai 3000,6 hektar melebihi luas Lanud Halim di Jakarta dan Lanudal Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya saja, dari luas tersebut, baru sekitar 200 hektar saja yang dimanfaatkan sebagai kantor dan landasan pacu pesawat.

Johnson menambahkan, luasnya area yang dimiliki lanud ini, akhirnya menjadikannya sebagai hutan kota. Pasalnya, wilayah di sekitar lanud ini masih dikelilingi oleh hutan yang cukup asri. Banyak warga yang akhirnya memanfaatkan wilayah di sekitar lanud untuk dijadikan lokasi tempat tinggal. Mereka mendirikan bangunan seperti rumah dan beranak pinak di sini.

"Kawasan kita dikelilingi perumahan, jadinya dijadikan hutan kota," ujarnya.

Landasan Aju

Meski memiliki area yang cukup luas, status Lanud Iskandar ini masih termasuk ke dalam lanud tipe C. Oleh karenanya, tidak banyak pasukan TNI AU yang bertugas untuk menjaga lanud ini. Hanya sekitar 90 pasukan saja yang setiap hari mengamankan ribuan hektar wilayah lanud ini. Itu pun bukan pasukan Korps Pasukan Khas TNI AU (Korpspaskhas).

Selain itu, status lanud ini juga juga dijadikan sebagai landasan aju bagi pasukan TNI. Artinya, ketika terjadi pertempuran yang melibatkan Indonesia, lanud ini akan bertindak sebagai landasan support untuk menerbangkan pesawat tempur Indonesia guna menunjang pertahanan wilayah.

"Kita ini statusnya adalah pangkalan aju, yang harus siap, standby, dalam keadaan darurat," katanya.

Selain minim pasukan, lanud ini juga tidak dilengkapi dengan skadron udara yang sewaktu-waktu siap melakukan pertempuran. Jika kondisi darurat terjadi, seperti penyerangan terhadap Lanud Iskandar, maka pihak lanud akan menghubungi Lanud Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat untuk menerjunkan tim Korpspaskhas.

Penerjunan bersejarah

Johnson mengatakan, Lanud Iskandar merupakan salah satu lanud yang bersejarah tak hanya bagi TNI, tetapi juga bagi kemerdekaan Indonesia. Nama Iskandar yang disematkan di lanud ini merupakan nama salah satu penerjun pertama yang dimiliki Indonesia.

Johnson bercerita, pada tahun 1947, Gubernur Kalimantan Pangeran Muhammad Noor mengajukan permintaan kepada AURI untuk membangun stasiun radio. Stasiun tersebut dibangun untuk menyebarkan kabar kepada masyarakat Kalimantan bahwa Indonesia telah merdeka sejak 1945.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com