Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kubu di Golkar Sepakat Tidak Akan Jatuhkan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 08/01/2015, 18:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru runding dari dua kubu kepengurusan di Partai Golkar belum menemukan kesepakatan yang utuh untuk mewujudkan islah. Akan tetapi, ada kesepakatan bahwa kedua pihak tak akan mengganggu atau menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun pemerintahannya.

"Kita sepakat dalam lima tahun ke depan, untuk mengganggu atau menjatuhkan itu tidak ada. Itu sepakat," kata Agun seusai menghadiri pertemuan antara juru runding dari dua kubu kepengurusan, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Meski demikian, kata Agun, belum dicapai titik temu mengenai posisi Golkar di dalam atau di luar Koalisi Merah Putih. Kedua pihak hanya sepakat memosisikan Golkar sebagai partai yang kritis pada pemerintah dan siap memberikan bantuan pada pemerintah jika diperlukan.

Ia melanjutkan, perundingan untuk mencapai islah kini sudah semakin mencair. Beberapa hal juga telah disepakati. Di antaranya, kedua kubu sepakat dengan sistem pilkada langsung, sepakat ingin memenangi Pemilu 2019, dan sepakat dengan penunjukan calon kepala daerah yang diserahkan pada pengurus partai di tingkat daerah.

"Keberadaan kita di KMP kembali ke jati diri. Ini persoalan internal, jangan libatkan KMP atau KIH. Ada atau tidak ada KMP dan KIH, tidak ada pengaruhnya," ungkap Agun.

Perundingan hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang digelar pada 23 Desember 2014 lalu. Pertemuan selanjutnya direncanakan berlangsung pada 13 atau 14 Januari 2015 pekan depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com