Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Tak Ada Ideologi Merdeka di Papua

Kompas.com - 26/12/2014, 23:42 WIB
Kontributor Kompas TV, Alfian Kartono

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, membantah ada kelompok yang berideologi merdeka, yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Gatot, gerakan sekelompok orang yang kerap mengganggu keamanan di Papua tak lebih dari protes terhadap pemerintah agar pembangunan di Papua lebih lancar.

Gatot mencontohkan tingkat kemahalan warga yang sakit di kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan Papua. Sebab, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai harus ke ibukota kabupaten atau provinsi dengan biaya mahal.

“Tidak ada ideologi merdeka di Papua, yang ada hanya perasaan dan kesejahteraan saja. Jadi kalau pembangunan di Papua lancar maka dengan sendirinya gerakan itu akan hilang. Ini saya sampaikan karena mendengar langsung teriakan dari masyarakat,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai meninjau pameran alutsista di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (26/12/2014).

Untuk penjagaan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dari Kabupaten Merauke hingga Kota Jayapura, Gatot menilai hingga kini sudah cukup memadai. Sebab menurut jenderal bintang empat tersebut, sejauh ini belum ada peristiwa membahayakan yang menonjol di wilayah tersebut.

Terkait program pemerintah Indonesia yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara, menurut Gatot akan segera direalisasikan dengan dukungan rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji dan tunjangan prajurit TNI kurang lebih 50 persen. Sementara itu, untuk pengembangan komando teritorial di Papua dan Papua Barat, menurut KSAD, rencananya Mabes TNI AD akan membentuk Kodam di Papua Barat.

Menurutnya, hingga kini TNI masih kesulitan mendapat lahan yang memadai di Manokwari, Papua Barat. Karena lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota.

“Jika TNI AD mendapat lahan, secepatnya dalam tahun 2015 maka Kodam akan dibentuk di Papua Barat. Lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota. Kami ingin dekat dengan pusat pemerintahan,” ucap Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangkan Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangkan Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com