Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis Akbar: Bangsa Ini Rugi kalau Hamdan Zoelva Tak Ada di MK

Kompas.com - 24/12/2014, 07:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mengatakan, semua hakim MK mendukung keputusan Ketua MK Hamdan Zoelva yang mengajukan surat keberatan mengikuti proses seleksi wawancara dengan Panitia Seleksi Hakim MK. Keputusan itu dinilai sudah tepat.

"Masa Ketua MK mau dilakukan fit and proper test yang selama ini justru punya integritas dan prestasi yang gemilang," kata Patrialis, seusai menghadiri pelantikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014) malam.

Menurut Patrialis, Indonesia rugi jika sosok seperti Hamdan Zoelva tak lagi berkontribusi langsung di MK. Hamdan, kata dia, orang yang sudah mumpuni di lembaga tersebut.

"Kami tahu Hamdan orang bagus, kok. Bangsa ini rugi kalau Hamdan hilang dari MK," ujarnya.

"Biasanya, kalau DPR selama ini tinggal konfirmasi. Jangankan ketua, hakim MK saja selama ini di DPR tinggal konfirmasi masih mau atau enggak. Jadi, kalau Pak Hamdan tidak berkenan itu memang sudah sangat tepat. Semua hakim MK mendukung," papar Patrialis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hamdan menyatakan menolak mengikuti tahapan wawancara seleksi hakim MK. Ia mengatakan, alasannya menolak mengikuti seleksi karena merasa sudah pernah menjalaninya saat menjadi calon hakim MK pada tahun 2010 lalu. Menurut dia, hasil seleksi tahun 2010 dan rekam jejaknya selama menjadi hakim konstitusi sudah cukup untuk menjadi bahan penilaian Pansel.

Sementara itu, menanggapi penolakan Hamdan, Pansel menyatakan bahwa yang bersangkutan dianggap menarik diri dari pencalonan. Ketua Pansel Seleksi Hakim MK Saldi Isra mengatakan, semua calon harus melalui proses yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com