Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani, Dilema Panggilan "Ibu Menko Kesra" dan Dua Makna Menko PMK

Kompas.com - 18/12/2014, 15:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengeluhkan bahwa kementeriannya masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Padahal, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan selama beberapa bulan.

Kemenko PMK memang merupakan nomenklatur baru di pemerintahan. Sebelumnya, kementerian ini bernama Kemenko bidang Kesejahteraan Rakyat atau Kemenko Kesra.

"Banyak yang masih memanggil saya 'Ibu Menko Kesra'. Padahal kan sudah berubah jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK," kata Puan saat membuka dialog Musrembangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Dialog itu diikuti oleh tiga menteri koordinator lainnya, yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, dan Menko Maritim Indroyono Soesilo. Dialog dihadiri pula oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Dalam kesempatan itu, Puan memaparkan dengan panjang lebar mengenai visi-misi kementeriannya. Pembangunan manusia dan kebudayaan, kata dia, akan berlandaskan kepada Trisakti, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Seusai pemaparan, moderator acara, Rosiana Silalahi, melontarkan kelakar terkait pernyataan Puan yang masih dipanggil "Menko Kesra" itu.

"Jadi harusnya Menko PMK ya Mbak Puan, bukan Menko Kesra lagi. Namun, barusan saya bisik-bisik sama Pak Indro, PMK itu katanya bukan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tetapi Puan Maharani Kiemas," kata Rosi.

Puan dan seisi ruangan pun hanya tertawa mendengar lelucon pemimpin redaksi Kompas TV itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com