Kubu Agung Juga Sampaikan Pengurus F-Golkar kepada Ketua MPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Leo Nababan, menemui pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pergantian pengurus Fraksi Golkar di MPR. Sebelumnya, kubu Agung Laksono sudah menyerahkan pergantian pengurus F-Golkar di DPR.

"Hari ini kami akan menyerahkan surat pergantian (Fraksi Golkar) di MPR kepada Ketua MPR," kata Leo di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12/2014), seperti dikutip Antara.

Dia yakin surat yang ditujukan ke MPR dan DPR mengenai pergantian pengurus Fraksi Golkar dapat diterima masing-masing pimpinan. Hal itu, menurut dia, berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengakui kepengurusan hasil Munas Jakarta dan Munas Bali.

"Keduanya sah (berdasarkan keputusan Kemenkumham) tinggal kepengurusannya yang belum ditentukan," ujarnya. (Baca: Kubu Agung Sampaikan Pengurus F-Golkar kepada Ketua DPR)

Leo juga meluruskan berita yang berkembang di masyarakat bahwa Kemenkumham mengembalikan roda organisasi berdasarkan hasil munas di Riau tahun 2009. Menurut dia, berdasarkan hasil munas di Jakarta dan Bali tahun 2014, kepengurusan Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 dinyatakan demisioner.

"Saya mau meluruskan adanya kekeliruan yang dipelintir oleh Aburizal Bakrie yang mengatakan Menkumham mengakui pimpinan Golkar Munas Riau 2009," katanya.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Ibnu Munzir mengatakan, pihaknya diterima dengan baik oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Menurut dia, pernyataan pimpinan DPR yang menyebutkan tidak akan memproses surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di DPR merupakan pendapat individu. (Baca: Pimpinan DPR Tak Akui Fraksi Golkar Bentukan Agung Laksono)

"Kemarin (Rabu 17/12/2014) Ketua DPR Setya Novanto mengatakan akan rapat membicarakan surat kami dan berbicara dengan kami kembali," ujarnya.

Ruang perdamaian antara kubu Agung dan kubu Aburizal Bakrie terbuka setelah pemerintah menyerahkan masalah dualisme kepengurusan Golkar kepada internal partai berlambang pohon beringin itu. (Baca: Tak Putuskan Apa Pun, Kemenkumham Kembalikan Penyelesaian Konflik ke Internal Golkar)

Pemerintah menilai bahwa musyawarah nasional (munas) yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah. Akhirnya, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan lama yang di dalamnya mencatat Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus. (Baca: Pemerintah Anggap Dua Munas Golkar Sah, Kepengurusan Lama yang Diakui)