Anies Minta Kepala Daerah Tetap Bayar Biaya Percetakan Buku Kurikulum 2013

"Jadi percetakan jangan khawatir karena sekolah wajib membayar sesuai dengan jumlah buku yang diterima, lalu kontrak-kontrak jalan terus," kata Anies di Jakarta, Sabtu (13/12/2014).

Ia meminta komitmen dalam kontrak dengan perusahaan percetakan tetap dijalankan. Ia tak mempermasalahkan jika percetakan terus mencetak buku Kurikulum 2013 lalu mengirimkannya ke sekolah-sekolah. Menurut Anies, buku-buku Kurikulum 2013 yang sudah terlanjur dicetak masih bisa dimanfaatkan di perpustakaan.

"Begitu sekolahnya nanti sudah siap (terapkan Kurikulum 2013), itu bisa dipakai. Dengan begitu bisa jalan terus dan bermanfaat," ucap dia.

Di samping itu, Anies mengimbau kepala dinas di daerah untuk tidak mengkhawatirkan aspek administrasi anggaran jika Kurikulum 2013 ini diberhentikan sementara.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, mengungkapkan adanya penolakan di sejumlah daerah atas kebijakan Aniesa yang merevisi Kurikulum 2013. Menurut dia, ada kepala dinas pendidikan di Provinsi Batam dan di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang memaksa sekolah-sekolah untuk tetap melaksanakan Kurikulum tersebut.

Retno mengatakan, kepala dinas di daerah itu memaksakan penerapan Kurikulum 2013 dengan alasan takut APBD yang sudah dianggarkan sekian miliar untuk pendidikan dengan Kurikulum 2013 tidak terealisasi.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan percetakan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) mengancam akan mempolisikan Anies terkait kebijakan revisi Kurikulum 2013 ini. Pihak percetakan merasa dirugikan karena mereka sudah terlanjur mencetak buku Kurikulum 2013 sesuai dengan pemesanan sekolah-sekolah. Pemesanan buku dilakukan secara langsung oleh sekolah melalui e-katalog pada percetakan.

Menurut Ketua Umum PPGI Jimmy Juneanto, jumlah buku yang dipesan oleh sekolah-sekolah pada semester pertama tahun ajaran 2014/2015 mencapai 245 juta eksemplar dengan nominal Rp 3,1 triliun. Untuk semester kedua, buku yang dipesan sebanyak 267 juta eksemplar dengan nilai Rp 1,9 triliun.

Penyaluran buku untuk semester I mencapai 95 persen, sementara yang sudah dibayar baru 48 persen. Untuk semester kedua, kata Jimmy, baru 60 persen, yang disalurkan dan belum dibayar sama sekali.

Menurut data yang diperoleh Anies, masih ada sekolah yang belum memperoleh buku Kurikulum 2013 semester I. Untuk semester II, ia mengatakan, ada kepala daerah yang belum menandatangani kontrak dengan percetakan.

"Di sini kita saksikan banyak daerah yang belum melakukan kontrak tapi yang kita ketahui hanya sudah kontrak atau belum. Kemudian kita putuskan berhentikan dulu, bereskan ini, perintah evaluasi Kurikulumnya ada di dalam PP yang dibuat Pak Menteri Nuh," kata Anies.