Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Masih Ada Perseteruan KIH dan KMP, Kita Makzulkan DPR"

Kompas.com - 13/12/2014, 15:46 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti meminta agar ada gerakan untuk memakzulkan DPR bila Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) masih berseteru pasca-selesainya masa reses DPR pada Januari 2015 mendatang. DPR harus konsisten untuk bersatu dan bekerja demi kepentingan rakyat.

"Oleh karena itu, Januari mulai penyatuan. Anggap saja itu DPR baru. Tapi kalau kemudian tetap ada perseteruan antara KMP dan KIH, maka saya pikir harus merancang bersama-sama untuk makzulkan DPR," ucap Ray, usai menghadiri sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (13/12/2014).

Ray mengatakan, jika nantinya KIH dan KMP tetap tidak bisa bersatu, maka orang yang patut untuk disalahkan adalah pimpinan DPR. Menurut dia, tugas pimpinan DPR adalah menjaga harkat dan martabat serta memastikan bahwa seluruh anggota DPR bekerja secara maksimal.

"Tugas pimpinan DPR itu buat DPR bersatu," kata Ray.

Ray juga mengatakan bahwa yang menjadi semangat di DPR saat ini adalah semangat kebencian. Para anggota dewan saat ini tidak ada semangat untuk bekerja, melainkan lebih mementingkan untuk mencapai kepentingan kelompoknya.

"Mereka cuma bahas soal ketua dapat apa, AKD dapat apa. Apa pentingnya itu semua ? Apa naikkan derajat mereka? Tidak," kata Ray.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com