Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai 2015, BNN Minta Semua Lapas Sediakan Tempat Rehabilitasi

Kompas.com - 09/12/2014, 19:43 WIB
BATAM, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta semua Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia dilengkapi dengan tempat khusus rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang menjalani tahanan mulai tahun 2015 mendatang. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Diah Setia Utami di Batam, Selasa (9/12/2014).

"Pecandu narkoba sebaiknya memang harus direhabilitasi, meski pun harus menjalani tahanan. Dari itu, semua Lapas dan Rutan di Indonesia harus dilengkapi tempat rehabilitasi," kata Diah.

Menurut Diah, hampir seluruh negara telah menyepakati bahwa pengguna narkoba harus menjalani rehabilitasi, bukan menjalani tahanan di Lapas mau pun Rutan. Sementara, bagi para pengedar, harus menjalani hukuman.

"Untuk itulah perlu dibuat tempat rehabilitasi di Lapas dan Rutan. Agar pecandu yang juga pengedar bisa direhabilitasi sambil menjalani masa tahanan di penjara," kata dia.

Diah mengatakan, hanya hukuman yang diberlakukan bagi pecandu narkoba tidak menyelesaikan masalah penyalahgunaan barang terlarang tersebut di Indonesia.

"Yang ada akan semakin menjadi karena para tahanan yang awalnya hanya pecandu, setelah masuk tahanan dan bertemu dengan bandar besar dan pengguna lain akan sangat mudah dipengaruhi sehingga saat keluar akan mengulangi lagi perbuatanya dengan jaringan lebih besar," ujar Diah.

Selain itu, kata Diah, BNN juga akan mendorong agar setiap provinsi, kabupaten, dan kota dapat berperan serta bersama menangani korban penyalahgunaan narkotika dengan membangun klinik khusus. Diah mengatakan, klinik khusus tersebut sebaiknya berada di rumah sakit umum daerah yang sudah memiliki fasilitas dan tenaga medis mumpuni untuk penanganan pecandu narkoba.

"Daerah harus berperan. Karena kalau hanya mengandalkan tempat rehabilitasi BNN atau di Lapas dan Rutan saja tidak akan mampu menangani semua kasus pecandu. Jadi harus ada peran aktif daerah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com