Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Dalami Peran Tiga Orang yang Ditangkap di Bangkalan

Kompas.com - 02/12/2014, 16:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami peran tiga orang yang ditangkap di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (1/12/2014) malam. Penyidik KPK belum dapat menyimpulkan motif tindakan korupsi yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, KPK belum dapat menyimpulkan apakah mereka terlibat penyuapan, gratifikasi, atau pemerasan. Penyidik KPK masih memperdalam keterangan tiga orang yang ditangkap tersebut, yakni Ketua DPRD Fuad Amin Imron, seorang oknum TNI Angkatan Laut, dan seorang lain.

Abraham menduga ada unsur gratifikasi yang melibatkan ketiganya di mana seseorang memberikan sesuatu kepada Fuad selaku mantan Bupati Bangkalan. "Itu yang masih diperdalam, apakah dia (Fuad) menerima atau meminta atau memaksa meminta, kan bisa dikenakan pemerasan," kata Abraham di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, mengatakan bahwa operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan pembayaran suplai gas yang melibatkan salah satu perusahaan badan usaha milik daerah. Dia menengarai ada sejumlah pembayaran yang diduga ditujukan untuk Fuad saat masih menjabat sebagai bupati.

Menurut Adnan, ada kerja sama usaha antara pihak swasta dan salah satu perusahaan BUMD. Fuad sebagai bupati saat itu diduga menandatangani perjanjian kerja sama antara kedua pihak tersebut. Sebagai imbal baliknya, kata Adnan, BUMD melakukan pembayaran rutin kepada Fuad sejak tahun 2007. "Ada jasa yang dianggap prestasi oleh swasta demi kelancaran usaha," kata Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com