Mensos: Bantuan Sosial dalam Bentuk Digital untuk Hindari "Penyusutan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengalami penyusutan jumlah dana, saat menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Ia mengatakan, sistem LKD adalah tahap menuju program pengentasan kemiskinan yang terkawal oleh pemerintah.

"Kalau pakai uang cash kan banyak yang tanya, 'Bu ini bagaimana kalau 'menyusut' uangnya'? Tapi kalau LKD, berapa yang diberikan akan ketahuan berapa yang diterima," ujar Khofifah, saat ditemui seusai bertemu Komite III DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Khofifah menjelaskan, sistem LKD memudahkan masyarakat untuk mengetahui jumlah uang bantuan yang telah diterima, hanya dengan menggunakan ponsel. Selain itu, dengan menggunakan kartu SIM yang didapat dari Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), masyarakat dapat mengirim, serta mengambil uang tunai melalui Bank yang ditunjuk.

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi keuangan non tunai. Dengan sistem ini, nomor ponsel pengguna menjadi rekening simpanan. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik.

"Ada kartu SIM, ada simpanan sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan. Boleh diambil sebagian atau sekaligus. Jika ada berita yang menyebut antrean pencairan dana sampai berdesakan, itu karena informasinya belum rata. Banyak yang mengira ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang langsung hangus," kata Khofifah.

Sementara itu, KSKS merupakan bantuan tunai bagi 15,5 juta keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi keuangan. KSKS tahap pertama diberikan pada awal November hingga Desember 2014, kepada 1.023.553 keluarga.