Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Jokowi Akan Dengar "Curhat" Para Gubernur di Istana Bogor

Kompas.com - 24/11/2014, 08:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden Joko Widodo diagendakan bertemu kembali dengan gubernur-gubernur se-Indonesia pada hari ini, Senin (24/11/2014), di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Presiden akan mendengarkan "curhat" para gubernur tentang kendala-kendala pembangunan yang terjadi di daerah.

"Melanjutkan pertemuan pertama yang diselengarakan Mendagri di Istana Negara dan di Aula Kemendagri beberapa waktu lalu, khusus acara rakor informal di Bogor besok, hanya dengan gubernur se-Indonesia," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam siaran pers yang diterima, Minggu (23/11/2014).

Dalam pertemuan yang dikemas secara informal itu, Tjahjo mengungkapkan, Presiden ingin mendengar masukan dari para gubernur terkait pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi. Jokowi akan menitikberatkan pada rencana program pembangunan wilayah, skala prioritas dan kendala, serta usulan dari setiap provinsi.

"Bapak Presiden juga akan memberikan arahan kebijakan nasionalnya di daerah," kata Tjahjo.

Dalam pertemuan itu, Presiden akan ditemani oleh menteri-menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.

Setelah pertemuan dengan gubernur, Jokowi juga direncanakan menggelar pertemuan serupa dengan bupati/wali kota se-Indonesia yang waktunya akan dijadwalkan kemudian.

"Pertemuan tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan memotong jalur birokrasi kalau dirasakan masih menjadi kendala," papar Tjahjo.

Sebelumnya, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah kepala daerah. Di dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah diberikan kesempatan berbicara tentang kendalanya selama ini. Para gubernur saat itu langsung melaporkan kendala izin pembangunan pembangkit listrik yang bertahun-tahun tertahan di kementerian hingga persoalan banyaknya tim khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah Papua pada masa pemerintahan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com