Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebulan Menjabat, Jokowi Beri Sentuhan Fondasi Ke-Indonesiaan

Kompas.com - 20/11/2014, 21:24 WIB
Fidel Ali Permana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hari ini, 20 November 2014, tepat satu bulan Joko Widodo naik ke tampuk kekuasaan tertinggi bagi seorang politisi di republik. Langkah Jokowi tidak mudah pun tidak membutuhkan waktu lama meraih posisi tersebut.

Usai dilantik di Gedung MPR/DPR, Jokowi langsung disambut meriah dengan pesta rakyat, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Catatan sejarah, tak jarang presiden naik lantaran ada pergumulan politik, mulai dari era Soekarno, kemudian digantikan oleh Soeharto, dilanjut oleh Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga akhirnya pemilu demokratis untuk kepala negara yang disandang oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Torehan sejarah Jokowi cukup membuat asa bagi masyarakat. Harapan perbaikan dan perubahan pun terletak di pundak Jokowi.

Tak pelak, pasca-pelantikan, publik menanti harap apa kabinet yang akan disusun oleh pengusaha meubel ini. Tak ayal, spekulasi bermunculan, tekanan politik pun dilontarkan oleh sejumlah politisi hingga pengamat.

Hampir sepekan pelantikannya, Jokowi akhirnya menjawab spekulasi soal susunan kabinetnya. Kalangan profesional di kabinet Jokowi mencapai 19 orang, sedangkan dari unsur partai sebanyak 15 saja. Meski begitu, masih ada juga suara sumbang menyikapi beberapa nama yang dianggap kurang pas mengisi jabatan pembantu presiden itu.

Usai pelantikan, keesokan harinya Jokowi langsung menggelar rapat kabinet paripurna. Di dalam rapat itu, Jokowi menekankan tidak ada lagi visi dari kementerian, yang ada hanya visi presiden. Kementerian hanya bertugas mengeksekusi visi presiden. Menteri-menteri pun dipaksa langsung kerja dan cepat mengerti tempatnya bekerja, jika perlu meniru Jokowi yang hobi blusukan.

Beberapa hari setelah pelantikan, para menteri pun langsung memperlihatkan kesiapannya bekerja di bawah kepemimpinan Jokowi. Mereka langsung ikut turun ke lapangan dan melihat langsung persoalan agar didapat solusinya.

Jokowi di pekan ke dua masih sempat menunjukkan kebiasaannya blusukan, ia ke Sinabung dan memperkenalkan kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar, serta kartu keluarga sejahtera. Kartu itu disebut-sebut kartu sakti Jokowi menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di minggu ketiga pemerintahannya, Jokowi menghadiri forum internasional di APEC. Di forum ini Jokowi memperkenalkan Indonesia dengan segala potensi berinvestasi di dalamnya, di akhir pidatonya, Jokowi bahkan mengajak para CEO untuk berinvestasi di Indonesia. Ia bahkan menekankan niat dirinya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kebijakan Jokowi menjelang akhir satu bulan yang cukup dramatis adalah keputusannya menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi beralasan ruang fiskal untuk membangun infrastruktur, sekolah, dan pelayanan kesehatan masih minim di bujet pemerintah. Karena itu, anggaran subsidi BBM pun dikurangi.

Pro dan kontra kebijakan ini pun bermunculan, tak terkecuali dari internal PDI-P. Beberapa kader menyuarakan penolakannya, meski nasi sudah menjadi bubur.

Optimisme terhadap Jokowi melihat dari sentuhannya di pemerintahan setidaknya cukup terasa. "Jokowi-JK telah memberikan fondasi keyakinan bahwa bangsa ini akan lebih baik dengan sejumlah langkah dan kebijakan politik yang telah dilakukannya selama satu bulan berjalan. Meski terlalu dini menilai keberhasilan, namun dalam 30 hari berjalan ini, Pemerintahan Jokowi-JK membangun lanskap bagi penguatan fondasi keindonesiaan yang lebih baik, sebagaimana yang menjadi platform Pemerintahan Jokowi-JK," kata Muradi selaku pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Fondasi yang dibangun Jokowi sudah selayaknya diteruskan dengan membangun pilar-pilar lainnya, dinding yang kokoh dan pagar yang aman untuk membangun rumah Indonesia yang lebih baik dan nyaman untuk dihidupi seluruh rakyat di dalamnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com