Puan Akui "Kartu Sakti" Jokowi Dibuat Singkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta maaf kepada publik jika program 'kartu sakti' dari Presiden Joko Widodo belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas.

"Waktu itu Presiden kan terbitkan kartu-kartu. Kalau hari ini belum sempurna, kami minta maaf karena proses yang kita lalui dulu cukup singkat," ujar Puan dalam sambutan acara penganugerahan kementerian transparan di Kempinsky Hotel Jakarta, Kamis (20/11/2014).

"Tapi alhamdulilah, walaupun kita melakukan itu semua dengan waktu yang sangat singkat, kita dapat melaksanakan program andalan presiden itu secara perlahan-lahan," lanjut dia.

'Kartu sakti' yang dimaksud Puan yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jumlah penerima 'kartu sakti' hasil program Presiden Joko Widodo itu memang terbatas.

Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Chazali Situmorang menjelaskan, penerima KKS hanya sekitar 1 juta keluarga yang berada di 19 lokasi di 10 provinsi seluruh Indonesia.

Jumlah itu diambil dari 15,5 juta keluarga yang telah terdaftar dalam program Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya, yakni penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jumlah penerima KKS dikurangi karena ketersediaan anggaran pemerintahan Jokowi yang terbatas.

"Dari jumlah penerima KKS itu disisir berapa keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Didapatlah angka 161.000 anak. Mereka inilah yang penerima KIP," ujar Chazali.

Adapun, jumlah penerima KIS diambil dari data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Chazali pun memastikan bahwa jumlah penerima 'kartu sakti' tahun 2015 mendatang bertambah. Pemerintah menargetkan 15,5 juta keluarga yang telah terdaftar sebelumnya menerima 'kartu sakti' itu.