Wakapolri Bantah Pernyataan Menteri Susi soal Kapal Patroli Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti membantah pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menyebutkan bahwa kekuatan kapal patroli Polri tidak maksimal.

"Kita ada seribu lebih kapal. Semua beroperasi kok," ujar Badrodin di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Kapal-kapal patroli tersebut, lanjut Badrodin, tersebar di seluruh pulau besar dan kecil di penjuru Indonesia. Adapun tipe kapal patroli tersebut berbeda-beda, misalnya kapal speed boat atau kapal dengan persenjataan lengkap.

Badrodin mengatakan, pihaknya memang tak memiliki keleluasaan penuh atas penegakan hukum di perairan. Sebab, aturan yang ada, Polri hanya berhak menindak di wilayah 12 mil dari garis pantai. Selebihnya merupakan wewenang TNI Angkatan Laut.

"Kalau nanti memang banyak kapal ilegal di zona perairan mana pun, kalau memang perlu operasi bersama-sama, ya mari bersama-sama operasi," ujar Badrodin.

Aktivitas penindakan secara bersama-sama itu, menurut Badrodin, dimungkinkan. Hal itu menyusul revitalisasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Polri dan TNI menjadi salah satu bagiannya.

Diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, Polri hanya memiliki 490 unit kapal patroli di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hanya separuh yang bisa beroperasi. Itu pun hanya beroperasi dua jam dalam satu harinya dan hanya 10 hari dalam satu bulannya.

Atas kondisi demikian, Susi pun bertanya-tanya soal rencana penambahan kapal patroli. Menurut dia, pengadaan kapal patroli hanya akan membuang-buang anggaran.

"Saya memohon kepada parlemen kalau kayak begitu. Bapak dan Ibu seharusnya tidak setujui anggaran penambahan kapal," lanjut Susi.