Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenlu Soal E-KTP "Aspal" Buatan Luar Negeri

Kompas.com - 17/11/2014, 14:51 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepolisian Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri terkait pemalsuan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP yang terjadi di luar negeri. Polri masih menyelidiki siapa orang-orang yang melakukan pemalsuan tersebut.

"Yang melakukan ini orang luar negeri atau orang Indonesia yang berada di luar (negeri). Yang jelas, harus koordinasi," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Ronny mengatakan, badan intelijen keamanan Polri saat ini tengah berkoordinasi untuk mendapatkan data awal. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah permasalahan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Badan Reserse Kriminal Polri atau bisa dilakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana dan tidak disalahgunakan. "Saya harus tanya dulu kepada badan intelijen, apa yang sudah didapatkan," ucap Ronny.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah menemukan bahwa E-KTP palsu beredar di masyarakat. Menurut Tjahjo, E-KTP palsu itu buatan Tiongkok dan Perancis. "Padahal, hologramnya sah, buatan di luar, dari Tiongkok dan Perancis," kata Tjahjo seusai membuka acara Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu (16/11/2014) malam.

Menurut Tjahjo, dia telah mengetahui dugaan E-KTP palsu ini sebelum menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. "Soal modus dan jumlah total E-KTP palsu tersebut, itu sepenuhnya kewenangan kepolisian. (Jumlah) total nanti urusan kepolisian," ujarnya.

Tjahjo mengatakan, tidak ada intervensi asing dalam pembuatan E-KTP palsu tersebut. Pembuatan E-KTP palsu dilakukan oleh warga negara Indonesia. 

"Meskipun demikian, pengusutan lebih jauh akan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kalau yang 'main' itu ya orang Indonesia sendiri, saya tidak mengatakan orang Kemendagri," katanya.

(Baca juga: Mendagri Minta Polisi Usut E-KTP "Aspal" Buatan Luar Negeri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com