Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Minta Menteri Jokowi Kerja Ilmiah, Bukan "Blusukan" atau Sidak

Kompas.com - 06/11/2014, 13:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan aksi blusukan dan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh para menteri Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia meminta para menteri sebaiknya bekerja secara ilmiah dan sesuai dengan prosedur.

"Saran saya sih ilmiah saja, suatu kerja itu ada mekanisme dan ada manajemen strategis. Itu kritik saya dari dulu," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurut Fahri, semuanya harus dilakukan dengan tidak terburu-buru karena ada manajemen perencanaan yang terukur. Tahap pertama, kata dia, adalah menganalisis masalah yang ada di lapangan. (Baca: Gerbang Tak Dibuka, Menaker Teriak dan Lompat Pagar Saat Sidak Penampungan TKI)

Kedua, harus dianalisis pula apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tahap ketiga adalah menetapkan apa yang harus dilakukan. (Baca: Sidak Bandara Soekarno-Hatta, Jonan Semprot Dirut Angkasa Pura II)

"Setelah itu, baru kita laksanakan," tambahnya.

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini, para menteri Jokowi yang sudah melakukan sidak dan blusukan tidak melewati tahap-tahap tersebut karena baru saja dilantik. Mereka, kata Fahri, terlalu disibukkan dengan hal yang ada di lapangan sehingga tidak memikirkan berbagai tahap yang seharusnya dilakukan. (Baca: Menpan RB Sidak Pelayanan Birokrasi di Sukabumi)

"Sibuk itu berbeda dengan sukses. Banyak orang kelihatan ingin sibuk setiap hari, padahal belum tentu sukses," sindir dia. (Baca: Jokowi Jongkok Periksa Saluran Irigasi di Mamuju)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com