Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Jokowi Coret Calon Menteri yang Terkait Pelanggaran HAM

Kompas.com - 25/10/2014, 23:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo menghapus calon menteri yang diduga memiliki catatan negatif dalam pelanggaran HAM.

Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan saat ini telah beredar beberapa nama yang diduga terkait pelanggaran HAM akan menjadi menteri pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Demi NKRI, demi kebaikan bangsa, maka Jokowi harus mencoret semua orang terindikasi pelanggaran HAM," kata Natalius, Sabtu (25/10/2014).

Tidak hanya itu, dia meminta, partai politik yang terindikasi pelanggaran HAM juga tidak boleh ikut campur dalam penyusunan kabinet.

Natalius melihat saat ini Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang diduga terkait pelanggaran HAM. "Jangan biarkan orang-orang itu mengintervensi dan juga menjadi penasihat," kata dia.

Natalius khawatir jika para terduga itu masuk dalam pemerintahan, mereka akan mengacaukan agenda penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu.

Bila berkuasa, Natalius menilai orang-orang itu akan memiliki kekebalan hukum. "Dengan kapasitas mereka, mereka akan minta supaya Jokowi tidak melakukan tindakan penegakan," ujarnya.

Di sisi lain, Natalius melihat pemilihan orang-orang yang terduga melanggar HAM sebagai menteri kontradiktif dengan terpilihnya kembali Indonesia mewakili Asia Pasifik sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkan di dunia intenasional, pasti makin buruk."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com