Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya Syafii: Jokowi Cerdik Libatkan KPK Susun Kabinet

Kompas.com - 25/10/2014, 15:06 WIB


MAGELANG, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai cerdik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membentuk kabinet dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

"Menurut saya, langkah Jokowi itu cerdik sekali walaupun banyak orang tidak suka, tetapi saya suka," kata Syafii Maarif di Magelang, Sabtu (25/10/2014), seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakan Syafii seusai menjadi pembicara pada Kongres Persaudaraan Sejati Lintas Iman yang diselenggarakan Keuskupan Agung Semarang di Muntilan, Kabupaten Magelang.

Pria yang akrab disapa Buya itu mengatakan, langkah baik jika calon menteri ditelusuri terlebih dulu oleh KPK dan PPATK terkait rekam jejaknya sebelum dipilih. Mereka yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK diusahakan tidak dipilih.

Menyinggung ada kesan Jokowi terlalu lama dalam pembentukan kabinet, Buya Syafii menilai tidak masalah asalkan masyarakat diberi penjelasan.

"Menurut saya, tidak apa-apa, sesuai undang-undang, waktu pembentukan kabinet hingga 14 hari, sedangkan sekarang belum ada seminggu sejak pelantikan," katanya.

Namun, dia berharap minggu depan sudah ada kabinet sehingga bisa langsung bekerja. (Baca: Jokowi: Ada 8 Orang yang Tidak Layak Jadi Menteri)

Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta juga menilai langkah Presiden membentuk kabinet baik sekali, tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi ada suatu lembaga yang dipercayai untuk menyeleksi apakah calon menteri kemungkinan terlibat korupsi atau tidak.

"Saya berharap pemerintahan Jokowi nanti didukung para menteri yang sungguh-sungguh kompeten yang betul-betul menguasai bidang pekerjaannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com