Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabinet Jokowi Terganjal KPK atau Lingkaran Koalisi?

Kompas.com - 25/10/2014, 14:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, mencurigai adanya tarik ulur kepentingan di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penundaan pengumuman susunan kabinet. Ia meragukan alasan penundaan tersebut karena terkait rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya curiga juga, apakah memang benar karena nama terganjal di KPK sehingga terjadi tarik ulur pengumuman nama menteri atau jangan-jangan karena kerasnya benturan tarik ulur orang orang di belakang Jokowi?" kata Pangi kepada Kompas.com, Sabtu (25/10/2014).

Pangi meyakini, setiap orang dekat yang ada di belakang Jokowi, mulai dari wakilnya Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, elite parpol pendukung lain, hingga pengusaha yang turut mendukung Jokowi pada pilpres lalu, mempunyai gerbongnya masing-masing.

"Menurut prediksi saya, tarik ulur pengumuman menteri bukan semata-mata karena tanda merah dan kuning calon menteri (yang diberikan KPK) sehingga pengumuman nama-nama menteri ditunda. Namun, juga karena faktor kuatnya pertarungan masing-masing gerbong untuk meletakkan orang-orangnya di pos kabinet," kata Pangi.

Namun, di sisi lain, Pangi tetap mengapresiasi terobosan Jokowi yang melibatkan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyeleksi calon menterinya.

"Jokowi sangat hati-hati untuk merekrut para pembantunya sehingga yang jadi menteri ke depannya adalah orang orang yang benar-benar bersih dan berintegritas," pungkas Pangi.

Sejak Jumat (24/10/2014) malam hingga Sabtu dini hari, para pewarta di Istana berkumpul karena ada informasi bahwa Jokowi akan mengumumkan kabinetnya. (Baca: Jokowi Sebut Penilaian KPK Jadi Alasan Belum Umumkan Kabinet)

Bahkan, pada Rabu (23/10/2014), sudah disiapkan panggung yang rencananya akan dipakai untuk mengumumkan kabinet. (Baca: Tempat Pengumuman Kabinet Jokowi di Tanjung Priok Dibongkar)

Terakhir, mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, pengumuman kabinet akan dilakukan pada Minggu (26/10/2014) petang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com