KPK: Jokowi Harus Ekstra Hati-hati Memilih Anggota Kabinetnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, masyarakat kini tengah menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membentuk kabinet yang bersih. Oleh karena itu, kata Busyro, Jokowi harus benar-benar selektif memilih orang-orang yang akan menempati kabinetnya.

"Konsekuensi kepemimpinan yang perlu diambil sebagai pilihan akhlak politik ialah dengan ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih kabinetnya," ujar Busyro melalui pesan singkat, Jumat (24/10/2014).

Busyro mengatakan, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan Jokowi dalam menentukan orang-orang yang pantas menjadi pembantunya di pemerintahan. Selain memiliki kompetensi dan intelektualitas yang mumpuni, kata Busyro, rekam jejak para menteri nantinya harus bersih, independen, dan teruji egalitarianitasnya.

Busyro lantas mengapresiasi langkah yang dilakukan Jokowi dengan mengajukan sejumlah nama calon menterinya kepada KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Busyro, hal tersebut menunjukan komitmen Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih. (baca: Jokowi: Ada 8 Orang yang Tidak Layak Jadi Menteri)

"Rakyat sudah terlalu lama menahan kesabarannya sebagai victim akibat budaya, sistem, dan proses politik yang menggasak hak-hak ekosob rakyat dan pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat," ujar Busyro.

Kemarin, proses seleksi calon menteri masih terus dilakukan Jokowi-JK di Istana Merdeka. Sejumlah kader partai politik pendukung Jokowi yang bakal menjadi calon menteri dipanggil ke Istana Merdeka.

Tiga ketua DPP Partai Nasional Demokrat yang dipanggil adalah Siti Nurbaya Bakar, Ferry Mursyidan Baldan, dan Enggartiasto Lukita. Selain itu, Presiden juga memanggil tiga politisi Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Sekretaris Jenderal PKB Hanif Dhakiri, mantan Sekjen PKB Imam Nahrawi, dan Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar.

Pengusaha penerbangan Susi Air, Susi Pudjiastuti, dan Rektor Universitas Diponegoro M Nasir juga dipanggil ke Istana.