Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suasana Politik Pengaruhi Kelanjutan Seleksi Calon Pimpinan KPK oleh DPR

Kompas.com - 23/10/2014, 18:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sikap DPR RI. Pembahasannya akan bergantung pada kondisi politik yang tengah berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, mengatakan bahwa setidaknya ada empat hal yang akan menjadi pertimbangan Komisi III DPR RI sebelum menentukan kelanjutan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertimbangan tersebut terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini sudah memasuki tahap akhir.

"Ini tergantung suasana politik, tergantung pembicaraan kawan-kawan di DPR juga," ujar Rio dalam sebuah diskusi mengenai calon pimpinan KPK di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Ia mengatakan, Komisi III akan membahas apakah akan tetap melanjutkan proses pemilihan terhadap dua orang peserta seleksi yang nama-namanya kini telah diajukan kepada presiden.  Komisi III akan menganalisis persoalan internal KPK terkait kekosongan salah satu pimpinan. Jika pelaksanaan seleksi ditunda hingga 2015, maka dikhawatitkan proses pengambilan keputusan yang hanya dilakukan oleh empat pimpinan dan dapat menimbulkan masalah. Menurut Patrice, idealnya pimpinan KPK berjumlah lima orang.

"Jumlah pimpinan KPK sebaiknya ganjil, jangan bulat. Nanti kalau ada perbedaan pandangan, ada satu yang menjadi penentu di antara dua keinginan," kata Patrice.

Selain itu, Komisi III akan menentukan apakah proses penentuan terhadap kedua calon pimpinan yang lolos seleksi saat ini tetap dilanjutkan, tetapi pelantikan dilakukan serentak pada 2015. Pertimbangan terakhir, kata Patrice, ada opsi yang diusulkan anggota DPR bahwa proses seleksi calon pimpinan yang dilakukan saat ini ditolak dan akan dilakukan kembali secara serentak terhadap lima orang calon pimpinan lain pada akhir 2015. Pertimbangan-pertimbangan tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat di Komisi III DPR.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa biaya seleksi dan pelantikan pimpinan KPK dapat menghabiskan biaya yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, Komisi III DPR akan mencari solusi agar pelaksanaan seleksi calon pimpinan KPK tidak dilakukan secara berulang-ulang dan menghabiskan banyak anggaran.

Seleksi calon pimpinan KPK dilakukan karena salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengakhiri masa jabatannya pada akhir 2014. Sejak beberapa waktu lalu, panitia seleksi pimpinan KPK telah melakukan tes dan uji kelayakan terhadap para peserta seleksi calon pimpinan KPK. Saat ini, proses seleksi sudah mencapai tahap akhir dan menyisakan dua nama calon pimpinan KPK. Kedua nama tersebut adalah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet RI Robby Arya Brata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com