Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Harus Tinggalkan Beban Psikologis Politis

Kompas.com - 23/10/2014, 10:23 WIB
Kontributor Bandung, Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com – Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla harus meninggalkan beban psikologis politis. Sebab, besarnya harapan rakyat atas mereka, berpotensi menimbulkan beban psikologis lebih besar dibanding presiden sebelumnya.

Ahli komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, beban psikologis itu akan semakin besar ketika parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).

Namun, semua pihak sebaiknya berpikiran satu tujuan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. “Untuk mencapai tujuan bangsa, Jokowi-JK harus menerapkan komunikasi politik elegan,” ujar Dadang, dalam acara Unpad Merespon: Analisa dan Harapan Kabinet Jokowi-JK, Rabu (22/10/2014) kemarin.

Dadang menyatakan, komunikasi politik elegan artinya komunikasi politik yang tidak menunjukkan atau menonjolkan relasi kuasa. Namun lebih menunjukkan kebersamaan dan kesetaraan, tidak hanya antar suprastruktur politik tapi juga infrastruktur politik, terutama rakyat.

Selain itu, media menjadi katalisator penting dalam mendukung upaya ini. Relasi media Jokowi hingga kini masih baik. Namun, Dadang mengingatkan, media harus berpikir kritis, bukan mendukung dan akan mencela tanpa dasar.

“Koalisi dengan rakyat bisa jadi lebih ampuh, tinggal bagaimana Jokowi-JK mampu membentuk koalisi tersebut dengan komunikasi politik yang elegan dibarengi dengan kerja keras yang nyata,” ucap Dadang.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Unpad, Muradi mengatakan, komunikasi politik Jokowi-JK dengan KMP terutama Prabowo sedang baik. Untuk itu, Jokowi-JK harus mampu menciptakan komunikasi politik yang lebih baik.

“Tapi, kekuatan terbesar Jokowi-JK datang dari rakyat. Karenanya Jokowi-JK  harus menjaga komunikasi yang baik dengan rakyat. Selain itu, berkoalisi dengan rakyat lebih besar pengaruhnya,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com