Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Cara Jokowi dan SBY Menjaring Calon Menteri...

Kompas.com - 23/10/2014, 06:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga hari keempat resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum juga mengumumkan formasi kabinetnya. Pasca dilantik, Jokowi-JK memang memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun kabinet dan mengumumkannya ke publik.

Akan tetapi, harapan agar kabinet Jokowi-JK segera terbentuk tak terbendung. Apalagi, di pidato perdananya sebagai presiden, Jokowi menyerukan slogan "Kerja, kerja, dan kerja" yang akan memacu pemerintahannya untuk bekerja dan mencapai tujuan menyejahterakan rakyat.

Proses penyaringan calon menteri pun serba tanda tanya. Mekanisme yang diterapkan Jokowi berbeda dengan cara yang digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 lalu.

"Audisi" ala SBY

SBY memanggil satu per satu calon menteri yang akan diseleksinya. Saat itu, pola seleksi ala SBY ini pun sering disebut sebagai "audisi" calon menteri. Publik pun mengetahui siapa saja kandidat yang akan menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Wawancara terhadap calon menteri dilakukan di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Jawa Barat, sekitar sepekan sebelum ia dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Proses wawancara dilakukan bersama dengan wakilnya, Boediono. Dengan terbukanya proses seleksi, publik pun  mendapatkan beragam cerita seputar para calon menteri. Ada yang sudah dipanggil, tetapi ternyata tak lolos seleksi. Dan cerita-cerita lainnya. (Baca: Menanti Calon Menteri Dipanggil ke Cikeas)

Mereka yang menjalani wawancara di Cikeas biasanya membawa sebuah map berisi dokumen-dokumen yang akan memperkuat profil sang calon. Setelah wawancara, SBY juga mewajibkan para menterinya menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. (Baca: Serba-serbi Wawancara Calon Menteri...)

SBY mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2009, tepat sehari setelah ia dilantik sebagai presiden. (Baca: Inilah Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II

Seleksi ala Jokowi

Bebeda dengan Jokowi. Hingga hari keempatnya sebagai presiden, Kamis (23/10/2014), susunan kabinet belum juga diumumkan. Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari setelah dilantik untuk mengumumkan kabinetnya. (Baca: Istana, Wartawan, dan Hari Kedua Presiden Jokowi)

Kabar bahwa pengumuman kabinet akan dilakukan pada Rabu (22/10/2014) malam, di Pelabuhan Tanjung Priok, urung dilaksanakan. Padahal, persiapan panggung, tata cahaya, dan lain-lain telah dipersiapkan. Para wartawan pun telah diinstruksikan untuk merapat ke Priok. Berjam-jam menanti, acara pun dibatalkan tanpa dijelaskan alasannya. (Baca: Wartawan Istana Dibawa ke Tanjung Priok, Akankah Jokowi Umumkan Kabinetnya?)

Desas-desus yang beredar di kalangan wartawan, masih terjadi tarik ulur soal calon menteri yang akan dipilih Jokowi, menyusul sejumlah nama yang tak mendapatkan "lampu hijau" dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Jokowi Umumkan Menteri-menterinya pada 21 Oktober)

Proses seleksi yang dilakukan Jokowi bisa dikatakan lebih tertutup. Publik tak mengetahui siapa saja nama-nama yang masuk dalam daftar calon menteri dan proses seleksi apa saja yang akan dijalani. Selama dua hari terakhir, Selasa (21/10/2014) dan Rabu, sejumlah tokoh "seliweran" di Istana, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar, dan Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra. Namun, mereka mengelak saat ditanya apakah kedatangannya menemui Jokowi terkait penjajakan calon menteri.

Selama ini, proses penggodokan kabinet Jokowi-JK melibatkan para anggota Tim Transisi secara intens. Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto adalah dua nama yang terlihat cukup instens mengawal Jokowi dalam proses ini. (Baca: Apa yang Dibicarakan Jokowi, Rini Soemarno, dan Hasto di Taman Istana Pagi Ini?)

Pada Rabu pagi, Jokowi menyebutkan pengumuman kabinet kemungkinan akan dilakukan pada hari itu. Lokasinya, kata Jokowi, ada beberapa alternatif, yaitu Tanjung Priok, Tanah Abang, atau Waduk Pluit. (Baca: Pengumuman Kabinet Batal, Petugas di Tanjung Priok Bingung)

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com