Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Cara Jokowi dan SBY Menjaring Calon Menteri...

Kompas.com - 23/10/2014, 06:50 WIB

Keterangan Jokowi berbeda pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, JK mengatakan, pengumuman kabinet pasti akan dilakukan di Istana. (Baca: JK Pastikan Susunan Kabinet Diumumkan di Istana)

Mantan Ketua Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Mariani Soemarno, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo batal mengumumkan kabinetnya malam ini karena masih menunggu pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat soal perubahan nomenklatur kementerian.

"Batal karena masih menunggu pertimbangan dari DPR," kata Rini sambil berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2014) pukul 22.00 WIB.

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengubahan kementerian akibat pemisahan atau penggabungan kementerian harus dilakukan melalui pertimbangan DPR. DPR punya waktu tujuh hari sejak menerima surat presiden untuk mempertimbangkan perubahan tersebut.

Menurut JK, pengumuman kabinet kemungkinan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ini. Informasi lain menyebutkan, Jokowi akan mengumumkan kabinetnya pada Senin (27/10/2014) mendatang.

Ditundanya pengumuman kabinet Jokowi menimbulkan berbagai spekulasi. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, kemungkinan ada tarik ulur dalam menentukan siapa saja yang akan ditunjuk sebagai menteri.

"Ini fakta yang tak bisa disangkal. Jusuf Kalla punya gerbong, Megawati punya gerbong, Jokowi punya gerbong, dan gerbong yang disebut-sebut sembilan taipan. Jokowi juga tersandera oleh kepentingan parpol pendukung pada pilpres kemarin," kata Pangi, Rabu (20/10/2014) malam.

Ia mengatakan, Jokowi sebagai Presiden mempunyai hak prerogatif untuk dapat menentukan menterinya sendiri. Bila hak ini digunakan dengan baik, pembentukan kabinet dapat lepas dari bayang-bayang kekuatan yang mencoba mengintervensi Jokowi.

Sayangnya, kata Pangi, hak prerogatif itu tidak dimanfaatkan dengan baik.Pangi khawatir, jika kabinet tidak segera diumumkan, pemerintahan akan semakin lama dalam bekerja. Program-program yang dijanjikan Jokowi kepada masyarakat selama masa kampanye pun tidak bisa segera dieksekusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com