Bila Angkat Sri Mulyani Jadi Menteri, Jokowi Disebut Khianati "Tri Sakti"

"Kenapa banyak kalangan nasionalis begitu risau dengan kelompok neolib ini? Jawabnya sederhana, karena kaum neolib mengambil posisi sebagai pejuang-pejuang 'internasionalisme' atau 'globalisme'," kata pengamat Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Menurut Noorsy, kelompok neolib dengan tekanan pada mekanisme pasarnya telah menorehkan catatan buruk bagi ekonomi Indonesia. Misalnya, liberalisasi perbankan, keuangan, dan perdagangan, sehingga Indonesia terkena krisis ekonomi moneter 1997/1998.

Mereka, kata Noorsy, juga merestrukturisasi perekonomian nasional berdasarkan titah IMF dan sangat demikian patuh terhadapnya. Kelompok neolib, lanjut Noorsy, memiliki peran pula di balik pembentukan Dewan Ekonomi Nasional pada era Abdurrahman Wahid sehingga tidak ada kebijakan yang tidak bocor ke Bank Dunia, IMF, dan lembaga asing lain.

"Lalu mereka duduk lagi di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I yang mengakibatkan utang program makin meningkat sehingga peraturan dan kebijakan perekonomian nasional makin liberal," kecam Noorsy.

Noorsy melanjutkan, kelompok itu pun membela bahwa bail out Bank Century adalah benar. Kebijakan itu disebut tidak bisa dipidanakan, sementara KPK telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara bagi Budi Mulya.

"Yang lebih mengagumkan lagi, mereka telah membuat ketimpangan di berbagai hal. Dari ketimpangan pendapatan, ketimpangan intelektual, ketimpangan sektoral, ketimpangan regional, hingga ketimpangan sosial," tambah Noorsy.

Noorsy menambahkan, kebanyakan kaum neolib selama ini juga "berkeringat" menjadi perpanjangan tangan atau memberi akses kalangan asing, dan pengasong kepentingan tertentu ke pemegang kekuasaan.

"Itu bukti mereka berjasa. SBY saja tidak peduli dan tetap menjadikan Chatib Basri sebagai Kepala BKPM dan lalu menjadi Menkeu, walau sudah diinfokan Kwik Kian Gie dan Sri Edi Swasono bahwa yang bersangkutan gagah menyatakan, kantongi nasionalisme," papar Noorsy.

Karenanya, lanjut Noorsy, seharusnya Jokowi-JK benar-benar memaknai Revolusi Mental, Trisakti Bung Karno, atau Nawacita. Seorang presiden dan wakil presiden, kata dia, harus selalu ingat sumpahnya memegang teguh konstitusi.

"Yang berarti, siapa pun presidennya, harus konsisten dengan amanah konstitusi sebagaimana Megawati menegaskannya dalam Pidato Pembukaan Rakernas PDI-P di Semarang, 19 Oktober 2014," tegas Noorsy.