Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terjegal di Parlemen, "People Power" Akan Bela Jokowi-JK

Kompas.com - 08/10/2014, 08:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pucuk kursi pimpinan legislatif, Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kini dipimpin parpol dari Koalisi Merah Putih yang notabene merupakan partai oposisi pemerintahan saat ini. Lalu, bagaimanakah gambaran pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi-JK mendatang akan banyak mengalami kendala. Pasalnya, sejumlah program pro-rakyat yang telah diwacanakan pemerintahan terancam mangkrak atau justru terjegal di parlemen.

"Pemerintahan ke depan akan diganggu oleh mereka (KMP)," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/10/2014).

Namun, Arie mengimbau agar Jokowi-JK tak perlu khawatir dalam menghadapi parlemen. Menurut dia, parlemen tertinggi bukanlah mereka yang duduk di kursi DPR/MPR, melainkan masyarakat yang merasakan langsung hasil kinerja pemerintah mendatang.

Ia mengatakan, Jokowi-JK harus tetap fokus bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menunjuk orang-orang profesional yang akan mengisi jabatan menteri.

"Komunikasi terhadap parlemen rakyat perlu ditingkatkan untuk menghadapi oligarki parlemen. Fokus kerja dan pilih menteri yang bagus, pasti rakyat membela," katanya.

Ketika komunikasi dengan masyarakat sudah cukup baik, maka hal itu dapat menjadi kekuatan utama pemerintahan mendatang. Ia memprediksi bahwa aksi turun ke jalan akan semakin meningkat apabila rakyat melihat banyak agenda pro-rakyat yang diganggu parlemen.

"People power akan bela Jokowi-JK. Bukannya seperti tahun 98 rakyat melawan penguasa, tapi kali ini rakyat melawan parlemen," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com