Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Tak Ada "Gempa" yang Kuat untuk Partai KMP Pindah Gerbong

Kompas.com - 01/10/2014, 18:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid memastikan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) tetap solid menjelang pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014-2019. Ia meyakini tidak akan ada partai di KMP yang menyeberang ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendapat posisi pimpinan DPR.

"Kami tetap solid sampai tadi malam," kata Hidayat di Jakarta, Rabu (1/10/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, tidak ada alasan bagi Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN, dan PPP untuk menyeberang ke kubu Jokowi-JK. Hal itu, menurut dia, karena KMP dibangun tidak hanya untuk tujuan politik, tetapi juga untuk fungsi kontrol yang kuat di parlemen terhadap pemerintah.

"Tidak ada 'gempa' yang cukup kuat untuk membuat kami pindah," ujar mantan Ketua MPR itu.

Terkait sikap Partai Demokrat yang belum masuk ke dalam KMP, Hidayat meyakini bahwa Partai Demokrat sudah bisa "dipegang".

"Sampai saya prediksi saat ini masih bisa dipegang," kata Hidayat.

KMP sepakat ketua DPR milik Partai Golkar. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan Setya Novanto calon ketua DPR. (baca: Aburizal Putuskan Setya Novanto Calon Ketua DPR)

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya mengatakan, akan ada partai baru yang bergabung dengan koalisi partai pengusung Jokowi-JK. (baca: Muhaimin: Sore Ini Partai Pendukung Jokowi-JK Bertambah)

Namun, belum ada kesepakatan mengenai waktu pemilihan pimpinan DPR. (baca: Penentuan Waktu Pemilihan Pimpinan DPR "Deadlock")

Dalam tata tertib DPR, calon ketua dan wakil ketua diusulkan oleh fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas satu orang calon ketua dan empat orang calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda. Usulan itu lalu ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR.

Paket tersebut nantinya akan dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, paket akan dipilih dengan pemungutan suara. Setiap anggota memilih satu paket calon. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat paripurna DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com