Peninggalan SBY untuk Jokowi

KOMPAS.com - SEJARAWAN terkemuka, Asvi Warman Adam, dalam opininya ”Warisan SBY” (Kompas, 19/7/2014) mengatakan bahwa warisan SBY yang utama adalah memimpin selama dua periode tanpa gangguan berarti dengan pemilu presiden berlangsung jujur dan damai. Asvi juga mengkritik beberapa hal yang saya ungkapkan dalam seminar di ISEAS pada Mei 2014 tentang warisan SBY.

Warisan itu perlu kita gali lebih dalam agar Jokowi dapat menjaga jejak positif dari SBY dan lebih penting lagi membenahi masalah yang belum terselesaikan. Hal ini didasari atas pengalaman Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam mengawal prioritas pembangunan.

Asvi juga mengungkapkan, kunjungan ke luar negeri SBY sebagai bagian dari warisan dalam politik luar negeri Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi warisan bukan kunjungan luar negerinya.

Namun, yang lebih penting lagi adalah peran serta Indonesia dalam berbagai agenda global, seperti REDD+ (pengurangan emisi gas CO2 dari kerusakan hutan), OGP (kemitraan pemerintahan terbuka) dan Agenda Pembangunan Pasca 2015 sebagai refleksi dari tantangan masa depan yang saat ini belum menjadi konsumsi utama politik domestik. Kepemimpinan Indonesia dalam agenda global ini perlu membawa dampak pada penanganan masalah di dalam negeri.

Komitmen SBY terhadap REDD+, misalnya, telah melahirkan Badan Pengelola REDD+ sebagai lembaga pertama di dunia yang fokus menangani kerusakan hutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Hal ini memerlukan komitmen penuh di dalam negeri, terutama melalui pembenahan tata kelola pemberian izin kehutanan di daerah yang penuh tumpang tindih kewenangan. Masyarakat adat di kawasan hutan yang paling berkepentingan menjaga tegaknya hutan juga merupakan fokus utama Badan Pengelola REDD+.

Indonesia menjadi ketua sebuah gerakan global yang berkomitmen untuk pemerintahan yang terbuka melalui OGP, tetapi lebih penting lagi adalah upaya membangun kanal keterbukaan untuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) membuat rakyat dapat mengadukan layanan pembangunan melalui SMS ke nomor 1708 atau lewat platform daring https://lapor.ukp.go.id yang terkoneksi dengan Facebook dan Twitter. UKP4 mendisposisikan Kementerian untuk merespons dan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan rakyat sebagai bentuk participative governance dalam LAPOR, bukan sekadar alat untuk eksis di dunia maya.

Peningkatan ketimpangan sebagai dampak dari fokus pada pertumbuhan juga disorot oleh Asvi. Peningkatan kesenjangan ekonomi direfleksikan oleh koefisien gini yang meningkat dari 0,35 pada 2008 sebelum SBY menjabat menjadi 0,41 pada 2013.

Melalui High Level Panel for Post-2015 Development Agenda, saat SBY diberi mandat oleh PBB menjadi ketua bersama PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, digagas agenda pembangunan dunia pasca 2015 yang didasari prinsip pertumbuhan berkelanjutan disertai pemerataan.

Tantangan bagi pemerintahan Jokowi adalah untuk menerjemahkannya dalam aksi nyata di dalam negeri. Participative governance, penanggulangan kesenjangan, dan aksi nyata adalah kekuatan Jokowi yang bisa menjembatani peran serta global dengan penguatan dampak nasional.

Hambatan birokrasi

Asvi Warman Adam juga mengkritik bahwa perbaikan pengelolaan BUMN yang melayani publik—seperti reorganisasi KAI pimpinan Ignasius Jonan, pembenahan Pelindo II pimpinan Richard Lino, dan pembersihan PLN pimpinan Nur Pamudji hingga mendapat Bung Hatta Anti Corruption Award— lebih banyak karena peran Menteri BUMN daripada Presiden.

Hal ini tidak perlu diperdebatkan karena, yang jelas, para pimpinan BUMN ini menonjol justru karena rumitnya birokrasi pada era SBY yang lebih mengutamakan kesesuaian (conformance) daripada kinerja (performance). Di tengah kekakuan dan ketakutan birokrasi, yang tak bisa dimungkiri adalah peninggalan era SBY yang menjalar hingga ke tingkat bawah, para pimpinan BUMN ini berani melakukan terobosan untuk bisa melakukan perbaikan.