JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak mau masuk dalam paket pimpinan di partai koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, partai berlambang mercy itu merasa tak didukung saat mengajukan 10 syarat untuk pilkada langsung saat sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah.
"Jokowi-JK enggak bisa, karena mereka enggak mau mengikuti 10 syarat yang kita ajukan kemarin," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Suharli Leimena di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014) siang.
Partai koalisi pendukung Jokowi-JK yang hanya terdiri dari empat partai yakni PDI-P, PKB, Nasdem dan Hanura terancam tidak mendapat kursi pimpinan DPR periode mendatang. Pasalnya, berdasarkan undang-undang tata tertib, pimpinan DPR diajukan dalam satu paket yang berisi 5 orang dari fraksi yang berbeda. Sebaliknya, lanjut Melani, Demokrat masih membuka peluang kepada paket yang akan diajukan koalisi merah putih. Koalisi tersebut terdiri dari 5 partai yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PPP.
"Tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan. Semuanya ditentukan di lobi besok," ujar Melani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.