Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat "Walkout", Ibas Minta Maaf...

Kompas.com - 26/09/2014, 23:33 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono buka suara soal aksi "tinggal gelanggang" alias walkout Fraksi Partai Demokrat dari sidang paripurna RUU Pilkada pada Jumat (26/9/2014) dini hari. Dia pun meminta maaf kepada rakyat.

Ibas—panggilan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini—mengatakan partainya kecewa karena opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang diusulkan partainya tak utuh diterima dalam forum lobi sidang itu.

"Kami sangat kecewa dan sedih, apalagi sudah melalui proses panjang dan melelahkan," kata Ibas, dalam keterangan tertulis, Jumat. "Aksi walkout merupakan bentuk jawaban Fraksi Partai Demokrat atas kekecewaan kami dengan tidak diterimanya usulan kami berikut solusi perbaikan."

Ibas juga meminta maaf kepada masyarakat apabila Fraksi Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh. Dia pun menyatakan menolak mengomentari beragam tudingan yang diarahkan kepada fraksi dan partainya.

"Kalau kata teman-teman ini hanya manuver dan lip service saja, tapi ya sudahlah, saya tidak akan menanggapi lebih lanjut akan hal ini," ujar Ibas. "Mohon maaf rakyat Indonesia, Fraksi Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh."

Menurut Ibas, partainya sudah maksimal memperjuangkan pilkada langsung dengan seluruh perbaikannya untuk bisa disepakati semua fraksi. Dia mengatakan pula, Demokrat telah berjuang bersama untuk kepentingan rakyat dengan semua alasan dan solusi bagi perbaikan demokrasi.

"Namun, belum mendapatkan hasil sesuai keinginan rakyat," kata Ibas. "Sekali lagi kami kecewa dan sedih, tetapi inilah demokrasi. Demokrat menghormati itu dan akan mencoba mengambil langkah untuk judicial review ke MK sebagai jalan akhir."

Fraksi Partai Demokrat, menurut Ibas, sempat bingung dengan sejumlah fraksi yang pada saat lobi berlangsung menolak usulan Demokrat, tetapi pada saat paripurna tiba-tiba mendukung. Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi yang dalam sesi pandangan menyampaikan dukungan untuk usul Demokrat adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com