Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Ibu Titiek Hadir, Ini Rekayasa Golkar

Kompas.com - 26/09/2014, 20:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto semringah ketika menyadari ada mantan istrinya, Siti Hediati atau Titiek Soeharto, yang menyaksikan dirinya berpidato dalam acara pembekalan calon anggota DPR terpilih dari partai Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Prabowo berkelakar, kehadiran Titiek pasti karena undangan Partai Golkar. Prabowo menyebut nama Titiek ketika dirinya akan mengakhiri pidato. Ia mengaku tak enak hati karena berbicara terlalu lama di depan sejumlah tokoh Koalisi Merah Putih.

"Saya ngeri ada banyak tokoh di sini, Ibu Titiek hadir juga di sini. Ini selalu rekayasa Golkar," seloroh Prabowo, disambut tawa peserta acara tersebut.

Titiek duduk di barisan paling depan persis di sisi kiri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dan di sisi kanan Presiden PKS Anis Matta. Titiek mengenakan gaun berwarna merah dan fokus mendengarkan pidato Prabowo serta pimpinan Koalisi Merah Putih lainnya.

Tak hanya itu, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga sempat melontarkan canda untuk Prabowo dan Titiek. Canda yang dilontarkan Suryadharma itu sontak memancing tawa kembali.

"Yang saya hormati Ibu Titiek Prabowo," seloroh Suryadharma.

Mendengar perkataannya itu mengundang tawa, Suryadharma kembali menimpali "Salah enggak? Ini publik yang mengatakan."

Para peserta yang hadir di acara lalu kembali tertawa. Setelah itu acara kembali dilanjutkan dengan memberi pembekalan pada calon anggota DPR terpilih dari partai Koalisi Merah Putih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com