Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sempat "Nongol" dalam Konsolidasi Suryadharma dengan Pengurus PPP

Kompas.com - 25/09/2014, 06:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ternyata sempat menghadiri konsolidasi antara Suryadharma Ali dengan para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014) malam.

Hal itu disampaikan oleh Suryadharma Ali. Menurut dia, Prabowo hanya hadir sebentar untuk mengucapkan terima kasih.

"Pak Prabowo hanya mengucapkan terima kasih kepada fungsionaris PPP dari DPP dan DPW yang telah bersama-sama Pak Prabowo dalam pilpres 2014 dan Koalisi Merah Putih," kata Suryadharma, seusai pertemuan dengan DPW dan DPC se-Kalimantan, Papua Barat dan DKI Jakarta, Kamis (25/9/2014) dini hari. 

Ia membantah jika kunjungan Prabowo itu bertujuan untuk merekatkan lagi hubungan PPP yang saat ini mulai merenggang dengan Koalisi Merah Putih. Menurut dia, PPP tetap solid berada dalam barisan Koalisi Merah Putih meski sedang dilanda perpecahan internal.

Suryadharma mengungkapkan, pertemuan elite Koalisi Merah Putih di kediaman Prabowo, Rabu siang, untuk menggambarkan kesolidan itu. Sebelumnya, foto pertemuan tersebut sempat diunggah Prabowo di akun Facebook dan Twitter-nya.

"Kemarin siang, jam 12 Koalisi Merah Putih melakukan pertemuan di Hambalang dengan para ketua umum partai," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, konflik di internal PPP berawal dari pelengseran Suryadharma Ali dari kursi ketua umum pada 9 September lalu, dalam rapat pengurus harian. Pelengseran ini dimotori oleh kubu Sekjen Muhammad Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa.

PAsca-diberhentikan, Suryadharma mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap sejumlah petinggi partai tersebut karena dianggap tidak menaati AD/ART parpol. Hingga kini, masih ada dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang ka'bah itu. Baik kubu Suryadharma mau pun Emron mendaftarkan susunan organisasi DPP PPP ke Kementerian Hukum dan HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com