Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mubarok: Dukungan SBY untuk Pilkada Langsung Bukan Sikap Partai Demokrat

Kompas.com - 17/09/2014, 23:56 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tentang dukungan untuk mekanisme pemilu langsung untuk pemilihan kepala daerah disebut bukan merupakan sikap Partai Demokrat.

"Pernyataan Pak SBY di YouTube itu sebagai negarawan untuk publik, bukan untuk Partai Demokrat," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, usai menghadiri diskusi di Jakarta, Rabu (17/9/2014) malam.

Menurut Mubarok, hingga Rabu malam belum ada arahan apapun dari SBY untuk para kader partainya terkait RUU Pemilu Kepala Daerah ini. SBY, ujar dia, masih akan menunggu hasil keputusan sidang paripurna DPR soal RUU ini yang diagendakan pada 25 September 2014.

"Presiden tidak pernah mengintervensi soal DPR. Dia menghormati DPR apa pun yang diputuskan," imbuh Mubarok.

Sebelumnya diberitakan, SBY berpendapat rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga berpendapat, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Adapun Mubarok mengaku cenderung mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, pilkada lewat DPRD punya lebih sedikit mudharat dibanding pilkada langsung. "Saya cenderung ikut Koalisi Merah Putih. Itu yang paling logis," kata Mubarok.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU ini menjadai salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pemilu Presiden 2014, tak ada partai politik yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dalam pernyataan lewat YouTube, SBY menyatakan pula bahwa ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang sekarang berjalan. "Ini juga segaris dengan sistem presidensial, (yaitu) presiden dipilih secara langsung," kata dia.

Berbeda, lanjut SBY, bila sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Dalam sistem itu, ujar dia, pemimpin pemerintahan, yaitu perdana menteri atau jabatan setara, dipilih oleh parlemen, setelah rakyat memilih anggota parlemen.

Berdasarkan alasan itu, SBY berpendapat sistem pilkada langsung yang sudah berjalan sejak reformasi bergulir ini dapat terus berlanjut. Dia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com