"Kami serahkan kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. Kami tidak perlu mencampuri. Bila nanti Hanura diminta, Pak Wiranto yang akan menyiapkan," kata Saleh, saat dihubungi, Rabu (17/9/2014).
Hanura, lanjut Saleh, tak ingin lancang mendahului dan memilih menunggu kepastian dari Jokowi. Saleh menyebutkan, Hanura memiliki banyak kader potensial untuk menduduki posisi tertentu. Menurut dia, syarat utama untuk menjabat posisi menteri adalah kompetensi, loyal dan memiliki rekam jejak yang bersih.
"Kader kita banyak yang kompeten, tergantung portofolionya apa. Kalau nanti diminta, Pak Wiranto pasti nyiapin," katanya.
Sebelumnya, pada Senin (15/9/2014) lalu, Jokowi mengumumkan akan ada 34 kementerian di kabinetnya. Dari 34 kementerian itu, 18 kementerian akan dijabat menteri dari kalangan profesional, sementara 16 lainnya untuk politisi. Nama-nama kementerian dan menteri yang ditunjuk akan diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.
Jokowi menegaskan, menteri yang akan mengisi kabinetnya tak boleh merangkap jabatan di partai politik. Setelah terpilih menjadi menteri, yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya di partai. Jokowi mengatakan, hal itu dilakukan agar sang menteri dapat fokus bekerja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.