Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP, PAN, dan Demokrat Diprediksi Akan Tergoda Kursi Menteri Jokowi

Kompas.com - 17/09/2014, 10:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jatah 16 kursi menteri yang sudah disiapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk kader partai politik diyakini akan membuat parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tergoda.

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat merupakan tiga partai yang paling mudah dirayu. PPP, kata dia, adalah partai pertama yang paling berpeluang bergabung dalam koalisi pemerintah karena saat ini sedang mengalami konflik internal.

Hamdi meyakini, pascakonflik, partai berlambang kabah itu akan segera mengalihkan dukungannya. (Baca: Drama Politik PPP)

"PPP juga kan sejak dulu saat menentukan dukungan di pilpres juga sudah terpecah, karena hanya Suryadharma ke Prabowo," kata Hamdi di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014) sore.

Partai kedua yang berpeluang ikut bergabung, kata Hamdi, adalah PAN. Dia menilai, PAN juga sejak awal ragu dalam menentukan langkah koalisi saat pilpres lalu. Dia memprediksi, hal serupa akan kembali terulang.

"Waktu itu karena hanya dapat posisi wapres dari Hatta Rajasa saja mereka ke Prabowo. Sekarang kan sudah tidak bisa dapat wapres," ujarnya.

Terakhir, lanjut Hamdi, Partai Demokrat yang selama ini setengah hati berada di Koalisi Merah Putih. Hamdi menjelaskan, sikap Demokrat yang sejak awal menyatakan akan menjadi penyeimbang menandakan keinginan mereka untuk bermain dua kaki.

Adapun sisanya, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera, menurut prediksi Hamdi, tak akan tergoda kursi menteri karena memiliki ideologi yang bertolak belakang dengan Jokowi-JK.

"Sudah susah kalau itu, sudah beda jauh ideologinya, bahkan cenderung sudah saling tidak suka," ujar Hamdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Nasional
Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Nasional
Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Nasional
Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Nasional
Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Nasional
Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Nasional
Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Nasional
SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
WN China Tersangka Penipuan 'Online' Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

WN China Tersangka Penipuan "Online" Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Nasional
Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com