Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Teken Kontrak, Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi Bisa Dibatalkan

Kompas.com - 10/09/2014, 10:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Sugiharto, menilai pembelian mobil dinas untuk jajaran kabinet mendatang sebenarnya bisa dibatalkan apabila pemerintah belum menandatangani kontrak dengan PT Mercedez-Benz sebagai pemenang lelang.

Menurut dia, pembatalan itu sebaiknya segera dilakukan lantaran banyak penolakan atas pembelian mobil dinas itu, terutama dari Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau baru diumumkan pemenang lelang, bisa saja dibatalkan karena kan belum ada kontrak. Ini pun diperbolehkaan undang-undang. Pemerintah juga tidak wajib menghabiskan anggaran untuk mobil itu," ujar Sugiharto saat dihubungi, Rabu (10/9/2014).

Dia mengatakan, setelah ditetapkan pemenang lelang, biasanya ada waktu beberapa hari untuk proses penandatanganan kontrak. Selama kontrak belum ada, pemerintah bisa membatalkannya.

"Kecuali kalau sudah ada kontrak, mau tidak mau dibeli karena kalau tidak, malah bisa digugat," ucap dia.

Apabila sudah terlanjur dibeli, Sugiharto menyarankan pemerintahan Jokowi nantinya lebih efisien dalam pemakaian kendaraan dinas. Efisiensi ini juga bisa menghemat biaya operasional menteri yang dibebankan ke negara.

Sugiharto berpendapat, pengadaan mobil dinas mewah ini adalah sebagai upaya melemahkan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, tidak ada aturan mana pun yang mewajibkan pemerintahan yang tengah berjalan menyediakan mobil dinas bagi pemerintahan mendatang.

"Tidak ada aturannya. Selama ini mereka kan, baik pemerintah maupun DPR selalu bilang karena sudah terlanjur dianggarkan sebelumnya. Padahal tidak ada kewajiban itu," ucap Sugiharto.

Berdasarkan pengumuman pemenang lelang, harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis pengadaan seluruh mobil dinas tersebut sebesar Rp 91.944.000.000. (baca: Anggota Kabinet Jokowi-JK Bakal Dapat Mobil Dinas Mercy)

Jokowi mengaku sempat diminta pendapat oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sekitar tiga bulan lalu perihal pengadaan mobil dinas baru. Saat itu, Jokowi menjawab tidak perlu membeli mobil baru.

Ia ingin para pembantunya tetap memakai mobil Toyota Crown Royal Saloon yang kini dipakai kabinet Indonesia Bersatu II. (baca: Ini Komentar Jokowi soal Mobil Dinas Mercy untuk Para Pembantunya)

baca juga: 

Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?

Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi

Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintah Mendatang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com