Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Boediono Beri Lima Arahan pada Tim Transisi Jokowi-JK

Kompas.com - 02/09/2014, 15:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membicarakan lima topik saat bertemu dengan Wakil Presiden Boediono, Selasa (2/9/2014), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan itu dihadiri semua anggota Tim Transisi dan digelar tertutup untuk peliputan media.

Seusai pertemuan, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, topik pertama yang diperbincangkan dengan Boediono adalah penguatan lembaga kepresidenan. Dalam hal ini, Tim Transisi meminta masukan dari Boediono terkait pembagian tugas presiden dan wakil presiden.

"Masukan dari Pak Boediono kami catat untuk mencari opsi-opsi penguatan lembaga kepresidenan," kata Andi.

Topik kedua adalah mengenai ekonomi makro terkait proses penyusunan rancangan APBN 2015 dan APBN Perubahan 2015. Andi menyebutkan, Boediono memberikan sejumlah masukan strategis mengenai kebijakan yang harus dilaksanakan pada Januari 2015 dan kebijakan lain yang bisa ditunda pelaksanaannya.

Topik ketiga, kata Andi, Boediono memberikan arahan terkait program strategis Jokowi-JK yang dianggap berkesinambungan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Boediono meminta Tim Transisi berinteraksi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari data dan informasi tentang program Pendulum Nusantara yang dianggap memiliki kesamaan dengan program tol laut milik Jokowi.

Topik mengenai kesejahteraan rakyat menjadi pembicaraan selanjutnya. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Tim Transisi Anies Baswedan meminta Boediono memberikan arahan terkait pencarian data dasar yang dapat digunakan untuk menyimulasikan program terkait pertanian, nelayan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan desa.

"Pak Boediono memberikan pintu masuk bagi kami ke BNP2K untuk mendapatkan data-data dasar yang dibutuhkan," ujar Andi.

Topik terakhir, Boediono memberikan masukan mengenai pentingnya memprioritaskan pembangunan di Papua. Boediono meminta pembangunan di Papua mencakup semua hal, baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun program lain yang dianggap menunjang peningkatan kesejahteraan di Papua.

"Pembangunan Papua menjadi pembahasan terakhir yang ditekankan Pak Boediono," ungkap Andi.

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa pukul 14.00 WIB, Tim Transisi menemui Boediono untuk meminta masukan, khususnya di bidang ekonomi. Pertemuan digelar tertutup dan berlangsung sekitar 70 menit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com