Survei LSI: Pemerataan Pendapatan Jadi Harapan Masyarakat atas Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo harus mampu menanggulangi ketimpangan perbedaan pendapatan yang tinggi di Indonesia. Pasalnya, perbedaan pendapatan dianggap sebagai hal yang paling mendesak menurut responden survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"Mayoritas responden berpandangan bahwa kesenjangan pendapatan adalah persoalan yang mendesak," kata Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi, saat menyampaikan hasil surveinya, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Dodi menjelaskan, sebanyak 38,6 persen responden menyebutkan perbedaan pendapatan sebagai hal yang mendesak, dan 44,6 persen responden menyebutkan perbedaan pendapatan sebagai hal sangat mendesak, sementara sisanya menjawab tidak tahu. Menurut Dodi, temuan survei itu dapat diartikan bahwa delapan dari sepuluh penduduk Indonesia menganggap kesenjangan pendapatan sebagai problem yang harus segera ditangani pemerintah.

Tak hanya itu, ia melanjutkan, berdasarkan masukan para responden, pemerintahan Jokowi dapat menekan kesenjangan pendapatan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan membuka lapangan pekerjaan baru, pemberian perlindungan pada kelompok rentan, penyediaan pendidikan dan kesehatan gratis, pemberantasan korupsi, serta bantuan modal untuk usaha kecil.

"Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memerlukan pekerjaan dan bukan belas kasihan. Bagi mereka, perlindungan sosial lebih tepat diberikan kepada kelompok miskin dan rentan," ujarnya.

Dodi menjelaskan, survei ini dilakukan untuk memahami pandangan publik tentang kesenjangan ekonomi secara umum. Survei dilakukan pada 27 Mei-4 Juni 2014. Populasi survei ini adalah WNI berumur 17 tahun, atau telah menikah ketika survei dilakukan. Adapun jumlah sampel sebanyak 3.080 sampel dengan margin of error yang diperkirakan sekitar 1,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Wawancara dilakukan terhadap responden terpilih. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan dengan jumlah responden 10 orang. Quality control pada hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel. Survei dibiayai oleh internal Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik.