PKB Tetap Ingin Dapat Jatah Kursi di Pimpinan DPR atau MPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketika partai lain berebut kursi pimpinan DPR dengan mencalonkan jagoannya masing-masing, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru berharap kursi pimpinan dapat dibagi secara merata dan adil kepada seluruh parpol yang ada di parlemen. Terlebih lagi, jumlah lima kursi pimpinan DPR dan lima kursi pimpinan MPR pas dengan jumlah 10 partai politik yang ada di parlemen.

"Kita punya calon, di DPR juga ada tiga orang yang saya ajukan ke fraksi-fraksi. Tetapi, saya harap pimpinan DPR, MPR, karena itu simbol negara jadi ya dibagi rata saja," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014) siang.

Menurut Muhaimin, tidak baik jika simbol negara justru saling diperebutkan oleh partai-partai politik. "Kalau tidak dapat di DPR, ya kasih di MPR. Jadi, dibagi rata saja," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.

Secara terpisah, hal serupa juga disampaikan Ketua DPP PKB Marwan Djafar. Marwan menilai, sistem pemilihan kali ini yang dilakukan secara voting bisa memungkinkan apabila kursi pimpinan dibagi secara merata. Namun, hal tersebut sepenuhnya bergantung pada uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau uji materinya ditolak, berarti kan voting. Itu bisa saja didiskusikan," kata Marwan.

Marwan meyakini, baik partai koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun partai Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mau diajak berdiskusi. Menurut dia, saat ini PKB sudah mengirimkan surat untuk mendiskusikan masalah ini kepada sembilan partai lainnya.

"Namanya politik apa yang tidak bisa didiskusikan. Nanti tinggal diatur saja siapa yang di DPR, siapa yang MPR. Siapa yang ketua sampai wakil ketua yang paling bawah," ujarnya.