DPD II Partai Golkar Masih Ingin Munas Digelar Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlawanan pada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar terus bergulir. Aburizal masih didesak untuk menggelar munas tersebut pada 2014 meski telah mendapat dukungan dari DPD I Golkar di seluruh Indonesia.

Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, menegaskan, klaim yang disampaikan Aburizal terkait dukungan seluruh Ketua DPD Golkar di tingkat provinsi adalah klaim sepihak. Zainal justru menyatakan bahwa sebagian Ketua DPD Golkar tingkat provinsi dan mayoritas Ketua Golkar tingkat kabupaten/kota meminta Munas IX digelar paling telat 4 Oktober 2014.

"Seluruh DPD II (kabupaten/kota) kecewa dengan keputusan Aburizal dan jumlah mereka lebih dari 500 suara. Bahkan kita juga mendapat dukungan dari Ketua DPD I (provinsi) agar munas digelar tahun ini," kata Zainal, saat dihubungi, Selasa (26/8/2014).

Zainal menuturkan, desakan pada Aburizal diwujudkan dengan mengirimkan surat pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk segera membentuk panitia Munas IX paling lambat pada 30 Agustus 2014. Setelah tak mendapat respons dari DPP, surat yang sama dikirim kembali pada Senin (25/8/2014).

"Kita sudah pikirkan langkah lebih keras jika surat kedua tak digubris lagi," ujar Zainal.

Selain itu, kata Zainal, di hari yang sama, pihaknya juga melayangkan surat pada Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Prof Muladi. Surat tersebut dikirim untuk meminta pandangan Muladi guna memperkuat argumentasi bahwa Munas IX harus digelar di tahun ini.

Untuk diketahui, kondisi Golkar terbelah karena perbedaan pendapat tentang penyelenggaraan Munas IX. Kubu Aburizal Bakrie berpendapat Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII. Aburizal kemudian menggelar pertemuan dengan seluruh DPD I yang akhirnya memutuskan Munas tahun 2015 dan Golkar jadi oposisi. (Baca : Bertemu Aburizal, DPD I Sepakat Golkar Jadi Oposisi)

Rekomendasi Munas VIII Partai Golkar itu adalah agar musyawarah-musyawarah Partai Golkar tidak berbenturan dengan jadwal Pilpres 2014, yang berpotensi memecah belah perhatian dan mengganggu soliditas partai, dipandang perlu memperpanjang akhir masa jabatan pengurus hingga 2015. Tapi rekomendasi itu dianggap gugur dengan sendirinya karana Golkar tak mengusung calon di Pilpres 2014.

Itulah mengapa muncul desakan dari internal agar Golkar menggelar munas di tahun ini. Alasannya karena rekomendasi Munas VIII dianggap berada di bawah Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar. Sesuai AD Partai Golkar Pasal 30 ayat 2 butir (a); Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Berpegang pada aturan itu, Aburizal didesak menggelar Munas IX paling lambat 4 Oktober 2014 karena Munas VIII digelar di Pekanbaru pada 5-8 Oktober 2009.