Aktivis HAM Pertanyakan Beda Sikap Jokowi terhadap Prabowo dan Hendropriyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan sikap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang menunjuk mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, sebagai Penasihat Tim Transisi. Kontras menilai Hendropriyono sebagai sosok yang diduga melakukan dua pelanggaran berat hak asasi manusia, yakni kasus Talangsari, Lampung, dan pembunuhan aktivis Munir.

Wakil Koordinator Kontras Chrisbiantoro mengatakan, sikap Jokowi-JK itu tidak konsisten. Selama kampanye Pemilu Presiden 2014, tim sukses Jokowi-JK kerap mengkritik rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai pelanggar HAM. Namun, penilaian serupa tak berlaku bagi Hendropriyono.

"Tim sukses Jokowi-JK berulang kali terus membahas pelanggaran HAM Prabowo saat itu. Kenapa sekarang mereka bisa dengan mudahnya memasukkan Hendropriyono ke dalam tim?" kata Chrisbiantoro dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/8/2014) siang.

Menurut dia, status hukum atas Prabowo dan Hendropriyono saat ini sama. Keduanya sama-sama sudah disebut oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam berkas penyelidikan masing-masing kasusnya. Hanya saja, proses hukum di pengadilan belum diterapkan.

"Jadi harusnya tidak ada alasan menunjuk Hendropriyono karena praduga tidak bersalah dan kasus hukumnya belum dibahas di pengadilan," ujarnya.

Chrisbiantoro mengatakan, masih banyak tokoh yang memiliki rekam jejak bersih dan layak ditunjuk sebagai anggot Tim Transisi. Oleh karena itu, dia menyarankan Jokowi-JK mendengar keinginan publik dan segera mengganti posisi Hendropriyono.